Ahad, 24 Januari 2021 / 11 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

Sertifikasi Halal Berimplikasi Positif bagi Ekonomi Bangsa

Daniel
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pembukaan Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Layanan Sertifikasi Halal di Jakarta.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Kewajiban sertifikasi halal diakui berimplikasi positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dalam perspektif makro, halal telah menjadi tren dunia.

Mondialnya tren produk halal ini akan berimplikasi positif, seperti besarnya peluang produk halal secara ekonomis.

Dalam sejarah Indonesia, kata Menag, inilah kali pertama jaminan produk halal diselenggarakan oleh negara, dan hal ini implikasinya tidak sederhana.

Oleh karena itu, Menag meminta hal ini disikapi secara serius oleh berbagai pihak terkait.

“Umat Islam perlu kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi. Ada kebutuhan jaminan atas kehalalan produk. Konsumen wajib menyiapkan informasi yang benar soal halal. Negara wajib melayani,” ujar Menag saat membuka Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Layanan Sertifikasi Halal di Jakarta, dalam keterangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menggelar acara itu lansir Kemenag, Rabu (09/10/2019).

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Agus Sartono, menguraikan manfaat ekonomis dari jaminan produk halal.

Ia memaparkan, kebijakan tersebut sangat strategis untuk mengoptimalkan captive market. Apalagi, dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang mencapai 80 persen dari total penduduk, potensinya sangat besar.

Agus menilai, perlu terobosan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan yang disebabkan oleh banyaknya impor di Indonesia.

“Harus ada kesadaran bersama tentang pentingnya mengoptimalkan captive market yang ada di depan mata, agar jangan sampai justru malah pihak luar yang memanfaatkan peluang ini. Dan halal bisa didorong ke arah sana,” ujarnya.

Ia melihat implikasi positif lainnya dari mandatori halal adalah terbukanya lapangan kerja baru. Sebab, dengan kewajiban bersertifikat halal, maka kebutuhan SDM pendukung terlaksananya jaminan produk halal (JPH) tentu jumlahnya besar. Antara lain, adalah kebutuhan auditor halal yang merupakan unsur penting dan harus ada dalam LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

“Saat ini telah disusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk auditor halal yang telah ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan beberapa hari yang lalu. Auditor halal ke depan akan menjadi profesi yang menarik. Tentu ini akan positif bagi perkembangan halal di Indonesia dan dunia,” ujarnya.*

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Novel Mengaku Belum Terima Info Apapun dari Penyidik Kasusnya

Novel Mengaku Belum Terima Info Apapun dari Penyidik Kasusnya

Din Syamsuddin Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin Wakilnya

Din Syamsuddin Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin Wakilnya

BMOIWI: Negara, Masyarakat, dan Keluarga Wajib Menjaga Generasi dari Kerusakan Moral

BMOIWI: Negara, Masyarakat, dan Keluarga Wajib Menjaga Generasi dari Kerusakan Moral

Lima Relawan MER-C Bertolak ke Myanmar

Lima Relawan MER-C Bertolak ke Myanmar

Dibiayai Asing, KPAN Harap Agenda Cepat Tercapai

Dibiayai Asing, KPAN Harap Agenda Cepat Tercapai

Baca Juga

Berita Lainnya