Rabu, 7 Juli 2021 / 28 Zulqa'dah 1442 H

Nasional

Din: Hentikan Pendekatan Otoriter, Represif, & Kekerasan Negara

andi/hidayatullah.com
Ketua Wantim MUI Prof Din Syamsuddin di Kantor Pusat MUI, Jakarta.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof M Din Syamsuddin mengatakan, aksi protes mahasiswa dan pelajar yang merebak serentak di berbagai kota bukan hal sepele, maka perlu disikapi dengan penuh kepedulian.

“Aksi tersebut merupakan ekspresi kekecewaan menggumpal terhadap pengabaian akan aspirasi rakyat oleh DPR dan Pemerintah. Sejumlah UU yang disahkan DPR seperti UU tentang KPK, penundaan pengesahan RUU tentang KUHP, dan lain sebagainya menunjukkan DPR dan Pemerintah tidak peduli terhadap aspirasi rakyat, dan mengabaikan mekanisme pembahasan RUU yang bersifat terbuka,” ungkap Din dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com, Senin (30/09/2019).

Hari Senin ini, ribuan pelajar dan mahasiswa kembali melakukan aksi turun jalan di berbagai daerah, seperti di kawasan Slipi, Jakarta, yang berujung terjadinya bentrokan antara demonstran dengan aparat kepolisian.

“Aksi protes mahasiswa dan pelajar yang merasa memiliki keterpanggilan untuk pengawasan sosial (social control) untuk perbaikan justru dihadapi oleh aparat keamanan dan penegakan hukum dengan sikap otoriter dan represif. Akibatnya, jiwa mahasiswa terenggut oleh senjata yang dibeli dengan uang rakyat,” ungkap Din.

Baca: Ribuan Pelajar dan Mahasiswa Aksi Turun Jalan ke DPR

Demi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mendesak penghentian pendekatan otoriter, represif, dan kekerasan negara atas rakyat warga negara.

“Saya mendesakkan penghentian pendekatan otoriter, represif, dan kekerasan negara atas rakyat warga negara,” desaknya.

Din kemudian berpesan kepada para pemangku amanat, baik di DPR RI maupun Pemerintah, agar mengedepankan pendekatan dialogis persuasif dengan mengakomodasi aspirasi rakyat.

“Karena justru itu adalah kewajiban pemangku amanat yakni untuk membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan kepentingan terbatas dari sekelompok orang atau golongan,” imbuhnya.

“Semoga Allah Subhanahu Wata’ala melindungi bangsa Indonesia dari perpecahan dan membuka hati pemangku amanat untuk mengemban amanat secara sejati,” pungkasnya.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Kapolri Pastikan Ledakan di Makassar Tak Terkait Terorisme

Kapolri Pastikan Ledakan di Makassar Tak Terkait Terorisme

Ketum PBNU Kritik Keberadaan Tim Transisi Jokowi

Ketum PBNU Kritik Keberadaan Tim Transisi Jokowi

Ribuan Umat Islam Kawal Sidang Vonis Ahok

Ribuan Umat Islam Kawal Sidang Vonis Ahok

PKS: Pemerintah Jangan Sembrono Cabut Subsidi LPG 3 kg

PKS: Pemerintah Jangan Sembrono Cabut Subsidi LPG 3 kg

Anggota DPR: BPK dan KPK Harus Tindaklanjuti Temuan Dana Rp90,45 Miliar untuk Influencer

Anggota DPR: BPK dan KPK Harus Tindaklanjuti Temuan Dana Rp90,45 Miliar untuk Influencer

Baca Juga

Berita Lainnya