Ahad, 5 Desember 2021 / 29 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Ketua MPR Sarankan Tunda Pemindahan Ibu Kota

Zainal/hidayatullah.com
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada pembukaan Rakornas Dakwah MUI 2017 di Kompleks TMII, Jakarta, Senin malam (08/05/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyarankan pemerintah untuk menunda pemindahan ibu kota negara. Zulhas, sapaannya, menilai, saat ini Indonesia tengah menghadapi tantangan berat, seperti penanganan Papua serta pemantapan sektor ekonomi.

“Sekarang lagi masalah Papua, ini (pemindahan ibu kota) kita tinggal dulu menurut saya, nanti kalau sudah bagus sudah ini, ekonomi sudah bagus, silakan,” ujarnya di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Ahad (25/08/2019).

Pekan lalu, ekonom senior, Emil Salim, turut mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Apalagi, dana yang dibutuhkan dana sebanyak Rp 466 triliun.

Menurut Emil Salim, dana tersebut tidak sedikit. Ia pun meminta DPR agar bisa menggalang diskusi publik agar semua pihak bisa melihat urgensi pemindahan ibu kota negara.

Ia menyoroti peralihan fungsi dari sejumlah gedung kantor pemerintahan yang sudah terlanjur dibangun di DKI Jakarta. Tentunya ketika pindah ibu kota, berarti gedung-gedung kantor itu akan dikosongkan dan pemerintah membangun lagi di lokasi ibu kota baru.

“Presiden Jokowi minta izin DPR pindah ibu kota negara. Sebaiknya DPR buka kesempatan bagi publik umum mempersoalkan: apa urgensi pindah ibu kota dengan biaya Rp 466 triliun? Bagaimana nasib gedung-gedung DPR, Mahkamah Agung, Gedung Pancasila, Bank Indonesia, dan lain-lain?” tulisnya, Ahad (17/08/2019) lalu.

Zulhas berpandangan, pindah ibu kota adalah biasa saja. Dia mencontohkan Brazil sebagai negara yang pernah beberapa kali memindahkan ibu kota.

Akan tetapi, selain menyelesaikan masalah ekonomi dan Papua, Zulhas juga meminta agar pemerintah memperharikan persiapan pemindahan ibu kota. Pemerintah menurutnya harus melihat aspek lingkungan ibu kota yang baru.

“Lihat dulu sumber berdaya alamnya, lingkungannya mendukung apa tidak situasinya,” ungkapnya kutip INI-Net, Ahad (25/08/2019).*

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Pemerintah Diminta Menjamin Keselamatan WNI di Myanmar

Pemerintah Diminta Menjamin Keselamatan WNI di Myanmar

Kepala BIN Harus Terhindar dari Aksi Rekayasa dan Pembusukan Bangsa

Kepala BIN Harus Terhindar dari Aksi Rekayasa dan Pembusukan Bangsa

SDM Halal Mendesak, BPJPH Dorong Peran Perguruan Tinggi di 5 Ranah Strategis Ini

SDM Halal Mendesak, BPJPH Dorong Peran Perguruan Tinggi di 5 Ranah Strategis Ini

Koruptor Mulai Gunakan Teknologi Canggih

Koruptor Mulai Gunakan Teknologi Canggih

Menteri Jonan Bantah Ada Pertemuan Khusus Jokowi dengan Freeport

Menteri Jonan Bantah Ada Pertemuan Khusus Jokowi dengan Freeport

Baca Juga

Berita Lainnya