Selasa, 23 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Anggota DPR duga Politik Uang Masih Ada pada Pemilu

muh. abdus syakur/hidayatullah.com
[Ilustrasi] Kampanye waspada politik uang.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Anggota Komisi II DPR RI, Firman Soebagyo menduga politik uang (money politic) pada proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) masih terjadi di berbagai daerah.

Menurutnya, hal ini seolah-olah sudah menjadi tradisi setiap kontestasi ini dilaksanakan, bahkan seringkali pemilu dikonotasikan negatif dengan ungkapan ‘harus ada uang’.

Money politics kemungkinan masih terjadi, karena ini kembali kepada culture masyarakat secara nasional. Kenapa pemilu ini selalu dikonotasikan bahwa harus ada uang untuk pemilih? Mereka (pemilih) kalau tidak diberikan uang transport dan uang saku, mereka tidak mau datang (memilih),” ujar Firman usai pertemuan dengan Sekretaris Daerah Jawa Tengah beserta jajaran, KPU, Bawaslu di Semarang, Jawa Tengah, Selasa lansir Parlementaria, Rabu (10/07/2019).

Menurut politisi fraksi Partai golkar itu, tindakan money politic yang mengiringi kegiatan pemilu ini harus dievaluasi. Bagaimana caranya agar praktik ini dapat diminimalkan mengingat besarnya anggaran yang harus dikeluarkan para calon legislatif dalam memperebutkan simpati masyarakat.

Pada pertemuan ini, Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI menggali masukan dari Pemprov Jateng, KPU, dan Bawaslu terkait dengan apa saja yang terjadi di lapangan pada saat Pemilu 2019.

Hal ini diperlukan untuk merevisi Undang-Undang Pemilu, agar ke depan bisa lebih baik lagi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Tengah Fajar Subhi mengatakan untuk meminimalisir adanya pelanggaran politik uang, pada pemilu lalu, Bawaslu Jateng telah meresmikan 47 desa anti politik uang serta sosialisasi berkelanjutan terkait pemahaman daya rusak politik uang kepada pemilih.

“Sosialisasi anti politik uang terus kita lakukan, bukan hanya saat berlangsungnya pemilu saja,” pungkasnya.

Diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan digelar secara serentak pada tahun 2020. Komisi II untuk sementara menyepakati usul Komisi Pemiliham Umum (KPU) terkait jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020. KPU mengusulkan proses pemungutan suara Pilkada dilaksanakan pada 23 September.*

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Pengacara Desak Polda Metro Segera Tahan Ade Armando

Pengacara Desak Polda Metro Segera Tahan Ade Armando

Sekum Muhammadiyah: Politik untuk Kepentingan Agama itu Penting

Sekum Muhammadiyah: Politik untuk Kepentingan Agama itu Penting

Wali Kota Padang: Umat Islam harus Menjadi ‘Umat Washatiyah’

Wali Kota Padang: Umat Islam harus Menjadi ‘Umat Washatiyah’

Bahas Ancaman NKRI, Wantim MUI: Komunisme Fakta, bukan Mitos

Bahas Ancaman NKRI, Wantim MUI: Komunisme Fakta, bukan Mitos

Ramadhan Bulan “Jihad” dan Bulan Kemenangan

Ramadhan Bulan “Jihad” dan Bulan Kemenangan

Baca Juga

Berita Lainnya