Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

DPR: Agama Tak Terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai, pernyataan yang menganggap pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan pernyataan yang keluar batas.

“Tudingan terhadap pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan pernyataan yang offside, ahistoris dan tidak paham dengan sistem pendidikan nasional,” ujar Reni dalam keterangan pers dirilis pada Senin (08/07/2019).

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, pernyataan tersebut merupakan agitasi dan propaganda yang menyulut polemik di tengah publik. Ia menilai pernyataan tersebut karena publik dibuat resah dengan pernyataan tersebut.

Baca: KPAI: Pendidikan Agama Urat Nadi Pembangunan Karakter Anak

Reni menuturkan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah jelas mata pelajaran pendidikan agama menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Sehingga, ia menilai pengajaran pendidikan agama merupakan hak yang diterima oleh anak didik.

“Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas secara tegas menyebutkan bahwa anak didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama,” urai Reni sembari menambahkan, tudingan pendidikan agama sebagai pemicu adanya politisasi agama merupakan tindakan simplifikasi.

Baca: PKS: Ide Hapus Pelajaran Agama di Sekolah Pelecehan Konstitusi

Ia menyatakan, agama tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan politik dan kehidupan sosial lainnya.

“Agama harus menjadi sumber nilai etik dalam berpolitik dan dalam kehidupan sosial lainnya. Politisasi agama merupakan hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembelajaran pendidikan agama di lembaga pendidikan. Jika logika itu dipakai, bagaimana dengan madrasah dan pesantren?” pungkas Reni.

Reni menyampaikan hal tersebut sebagai respons kerasnya terhadap praktisi pendidikan Setyono Djuandi Darmono yang menyebut pendidikan agama di sekolah menjadi pemicu politisasi agama.

Atas pernyataan kontroversi Darmono yang juga Chairman Jababeka, pihak Jababeka akhirnya menyampaikan klarifikasinya. Baca: Pernyataan Kontroversial Darmono Menuai Protes, Ini Klarifikasinya.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

ICMI: Bercadar itu Hak Asasi

ICMI: Bercadar itu Hak Asasi

MUI Lembaga Fatwa yang Dibutuhkan Umat dan Diakui Negara

MUI Lembaga Fatwa yang Dibutuhkan Umat dan Diakui Negara

Masuk Senayan, Jalaluddin Rakhmat Dipilih Empat Segmen Masyarakat

Masuk Senayan, Jalaluddin Rakhmat Dipilih Empat Segmen Masyarakat

Pangeran Alwaleed Bantu Korban Gempa Sumbar

Pangeran Alwaleed Bantu Korban Gempa Sumbar

PDI-P dan Partai Komunis China Tindak Lanjuti Kerjasama Bangun “Rumah Soekarno”

PDI-P dan Partai Komunis China Tindak Lanjuti Kerjasama Bangun “Rumah Soekarno”

Baca Juga

Berita Lainnya