Hidayatullah.com– Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) meminta jatah menterinya pada pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin harus dipisahkan dari jatah menteri NU.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Sekjen PKB Daniel Johan yang menyebut jatah menteri untuk NU dan PKB harus dipisahkan.
Kata Wasekjen, meskipub PKB lahir dari rahim NU, namun PKB bukanlah NU. “Memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU, tapi kan PKB bukan NU. Tentu itu suatu yang terpisah,” ujarnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (06/07/2019).
Daniel menyebut bahwa NU memang telah bekerja untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019. Sehingga menurutnya wajar kalau kalangan NU meminta imbalan kursi menteri ke Jokowi.
“Persoalan ada apirasi bahwa NU juga bisa diberikan kepercayaan duduk dalam kabinet saya rasa wajar saja. Karena NU kan juga memang bagian yang sangat bekerja keras kemarin, sehingga itu dua hal yang berbeda,” sebutnya.
Baca: Dahnil: Setop Kriminalisasi Ulama jika Serius Mau Rekonsiliasi
Pada Kamis (04/07/2019), Ma’ruf menyebut NU sebagai kelompok yang berpeluang mendapatkan jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Walau demikian, Ma’ruf mengingatkan bahwa proses bagi-bagi menteri merupakan hak prerogatif presiden.
“(Peluang menteri) dari banyak pihaklah. Termasuk NU, termasuk yang lain-lain. Tentu semuanya mungkin. Tapi itu hak prerogatif presiden,” sebut kiai yang masih menjabat sebagai Ketua Umum MUI ini.* INI/ANT