Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Dahnil: Setop Kriminalisasi Ulama jika Serius Mau Rekonsiliasi

yahya g nasrullah/hidayatullah.com
Dahnil Anzar Simanjuntak.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan upaya kriminalisasi terhadap ulama harus dihentikan, kalau memang narasi berbagai pihak yang bertarung pada Pilpres 2019 serius ingin melakukan rekonsiliasi.

Selain hentikan kriminalisasi, mantan Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini menilai perlunya dibangun toleransi yang otentik.

Kemudian, kata mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini, hentikan narasi menstigma radikalis terhadap suatu kelompok.

Termasuk, tambah Dahnil, jika serius mau rekonsiliasi, sebaiknya Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dipulangkan ke Indonesia.

Baca: Pakar Hukum: Koalisi Prabowo Harus Tetap Jadi Oposisi

“Ini pandangan pribadi saya, bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia, stop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan. Kita bangun toleransi yang otentik, stop narasi-narasi stigmatisasi radikalis, dan lain-lain,” ujarnya, semalam lewat akunnya di Twitter, pantauan hidayatullah.com pada Jumat (05/07/2019) pagi.

Dahnil juga mengatakan, Indonesia sudah melalui banyak hal terkait perbedaan sikap politik dan bisa dilalui dengan baik.

“Yang jadi masalah adalah ketika ada intelektual yang abai dengan perbedaan itu,” ujarnya menanggapi kicauan salah satu akun.

Narasi rekonsiliasi tersebut ramai diserukan mengingat polarisasi yang terjadi di antara pendukung selama Pilpres 2019. Sejumlah kalangan berpendapat Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo mesti segera bertemu dan melakukan rekonsiliasi demi meredakan tensi politik di masyarakat.

Baca: PKS Ajak Koalisi Adil Makmur Jadi Oposisi Konstruktif

Sementara Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sebelumnya mengajak semua koalisi yang mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 dan rakyat Indonesia menjadi oposisi konstruktif Presiden Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin.

“Saatnya membangun oposisi kritis dan konstruktif. Untuk pembangunan bangsa berkelanjutan yang efektif perlu dikawal bersama, agar kesalahan-kesalahan periode sebelumnya bisa diperbaiki untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya dalam siaran persnya kepada hidayatullah.com, Jumat (28/06/2019).*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Muhammadiyah Siap Launching TV Streaming dan Smartphone  Berbasis Android

Muhammadiyah Siap Launching TV Streaming dan Smartphone Berbasis Android

UU MD3 Digugat ke MK oleh Pakar Hukum Tata Negara

UU MD3 Digugat ke MK oleh Pakar Hukum Tata Negara

Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Deklarasikan Tolak Reklamasi

Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Deklarasikan Tolak Reklamasi

‘Lawan LGBT dengan Membimbing bukan Mengucilkan’

‘Lawan LGBT dengan Membimbing bukan Mengucilkan’

Mantan TKI Arab Saudi Raih Doktor Hukum dari Unpad

Mantan TKI Arab Saudi Raih Doktor Hukum dari Unpad

Baca Juga

Berita Lainnya