Pakar Hukum: Koalisi Prabowo Harus Tetap Jadi Oposisi

"Tetap saja perlu ada kelompok yang di luar pemerintahan yang memang harus mengkritisi kebijakan."

Pakar Hukum: Koalisi Prabowo Harus Tetap Jadi Oposisi
yahya g nasrullah/hidayatullah.com
Para pimpinan sejumlah parpol menghadiri pembukaan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (27/07/2018) malam. Tampak Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Terkait

Hidayatullah.com– Barisan partai pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, yang tergabung di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur diharapkan tidak bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sebab pemerintah tetap harus dikritisi atau “ditekan”.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, kalau misalkan semua partai pendukung Prabowo-Sandi berada di lingkaran pemerintahan, maka itu sesungguhnya tidak baik untuk kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Sebab kebijakan pemeritah tetap harus dikritisi.

“Menurut saya secara hukum tata negara meniadakan oposisi. Walaupun kita presidensial, tidak ada oposisi secara resmi. Tapi tetap saja perlu ada kelompok yang di luar pemerintahan yang memang harus mengkritisi kebijakan,” katanya saat berbincang-bincang, Jumat (28/06/2019) kutip KBRN.

Baca: PKS Ajak Koalisi Adil Makmur Jadi Oposisi Konstruktif

“Kalau semua bergabung di pemerintahan, saya kira berbahaya bagi demokrasi adalah jadinya lebih banyak transaksi supaya pemerintahannya lancar, tapi akhirnya kalau tidak ada kritik itu selalu tidak baik bagi demokrasi,” lanjutnya.

Konkretnya, lanjut dia, yakni dengan tetap mengkritisi berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi-Maruf dalam lima tahun ke depan. Misalkan mengkritisinya melalui kursi parlemen.

“Silakan pemerintah “ditekan”, tapi ke arah yang baik. Kembali ke arah politik untuk melahirkan kebijakan untuk masyarakat yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengajak semua Koalisi Adil Makmur dan rakyat Indonesia menjadi oposisi konstruktif Presiden Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin.

“Saatnya membangun oposisi kritis dan konstruktif. Untuk pembangunan bangsa berkelanjutan yang efektif perlu dikawal bersama, agar kesalahan-kesalahan periode sebelumnya bisa diperbaiki untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya dalam siaran persnya kepada hidayatullah.com, Jumat (28/06/2019).

Baca: Prabowo: Tetap Tegar, Perjuangan Tak Akan Berhenti

Sedangkan capres 02 Prabowo Subianto, meskipun gugatannya terhadap hasil Pilpres 2019 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun ia menyatakan bahwa perjuangannya bersama timnya tidak akan berhenti.

Perjuangannya itu kata dia untuk mencapai kepentingan yang lebih besar lagi. Ia meminta para pendukungnya agar tetap tegar dan optimistis.

“Kami yakin bahwa kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan cita-cita tersebut. Kita bisa berjuang di legislatif, kita bisa berjuang di forum-forum lain. Kita bisa konsolidasi. Kita punya kekuatan massa yang riil,” ujarnya dalam pidatonya pasca putusan MK di Jakarta, Kamis (27/06/2019).*

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !