Tanggapi Laporan BPN dugaan Kecurangan, Bawaslu Gelar Sidang Ajudikasi Senin

Laporan akan diperiksa lebih mendalam atau tidak dilanjutkan.

Tanggapi Laporan BPN dugaan Kecurangan, Bawaslu Gelar Sidang Ajudikasi Senin
skr/hidayatullah.com
Gedung Bawaslu di Jl MH Thamrin, Jakarta.

Terkait

Hidayatullah.com– Bawaslu berencana menggelar sidang ajudikasi (pendahuluan) atas dugaan kecurangan yang dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Senin pekan depan (6/05/2019).

Menurut Ketua Bawaslu RI Abhan, ada dua laporan BPN yang diterima Bawaslu. Pertama, terkait dugaan kecurangan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dan lembaga survei quick count.

“(Keduanya) sedang kami pelajari. Kami kaji. Nanti hari Senin kami akan melakukan sidang ajudikasi dengan putusan pendahuluan,” tegas Abhan di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu (04/05/2019) sore.

Baca: BPN Bawa Bukti 73 Ribu Lebih Kesalahan Input, Desak KPU Hentikan Situng

Mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah ini menerangkan, dalam sidang ajudikasi tersebut akan didapati keputusan kelanjutan laporan. Di antaranya, laporan akan diperiksa lebih mendalam atau tidak dilanjutkan.

“Jadi, apakah laporan itu dilanjutkan dengan proses pemeriksaan lebih lanjut, atau berhenti sampai pada pembacaan putusan pendahuluan. Itu Senin nanti,” ungkapnya lansir Bawaslu.

Abhan menyatakan, atas laporan dugaan pelanggaran yang telah diterima Bawaslu, semua sedang dalam proses pengkajian. Sebab, laporan yang masuk perlu memenuhi syarat-syarat formil dan materil.

“Semua laporan ditindaklanjuti dengan kajian kami, selama memenuhi syarat formil materil kami akan lakukan tindakan lebih lanjut,” tandasnya.

Baca: BPN Datangi Kantor Bawaslu, Minta Situng KPU Dihentikan

Sebelumnya Relawan IT BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali melaporkan hasil verifikasi data aplikasi penghitungan suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Mereka menemukan sebanyak 73.715 kesalahan input data Situng atau sebesar 15.4 persen dari total 477.021 TPS yang telah diinput.

Data-data kesalahan tersebut telah di-capture dan barang buktinya dibawa serta diserahkan kepada Bawaslu sebanyak 1 kontainer.

Kesalahan terbesar ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 7.666 TPS, Jawa Timur (5.826), Sumatera Utara 4.327, Sumatera Selatan 3.296, dan Sulawesi Selatan 3.219.

“Ini kesalahannya sangat brutal. Batas toleransi kesalahan dalam sistem IT paling tinggi 0,1. Kami menemukan sampai 15.4 persen,” ujar Koordinator Relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (03/05/2019), dalam rilisnya diterima hidayatullah.com.

Mustofa hadir bersama Sekretaris Relawan Dian Islamiati dan sejumlah relawan lain, sebagian besar adalah tenaga ahli di bidang audit IT.

Puluhan tenaga auditor ikut terlibat melakukan verifikasi data-data yang telah di-entry ke Situng KPU.

Mereka bekerja sejak 27 April-2 Mei sebagai respons atas banyaknya keluhan dari masyarakat atas data Situng KPU.

Baca: BPN Desak Audit Forensik IT KPU secara Independen

Kamis (02/05/2019) mereka juga sudah mendatangi Bawaslu dan melaporkan temuan kesalahan entry data sebanyak 13. 031. Namun dari lanjutan verifikasi atas data Situng KPU mereka kembali menemukan kesalahan dengan data yang jauh lebih banyak.

Dari berbagai kesalahan input tersebut yang paling banyak adalah tidak ada formulir C1 lembar 1 sebanyak 33.221, tidak ada C1 lembar 2 (33.199), serta tidak ada C1 lembar 1 dan lembar 2 (29.731).

Rincian lainnya: Jumlah total suara dan kehadiran tidak sesuai sebanyak 12.451; total perolehan suara paslon 01, paslon 02 plus suara tidak sah (8.279); total suara sah paslon 01 dan paslon 02 tidak cocok (6.836); total suara sah dan tidak sah, tidak cocok (5.134); suara paslon 01 melebih kehadiran pemilih (2.394); suara paslon 02 melebih kehadiran (1.124); dan jumlah kehadiran melebihi DPT (1.112).

Baca: UBN Ajak Umat Lawan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, & Masif

Dian berharap Bawaslu segera menghentikan Situng KPU dan melakukan audit forensik IT secara independen.

“Faktanya sangat mengerikan. Bukti-bukti yang ada menunjukkan KPU bertindak sangat tidak profesional. Sangat menyesatkan publik. Apalagi Situng ini ditayangkan di sejumlah stasiun TV,” ujarnya.

Dian mengingatkan KPU bahwa kesalahan input data dan menghilangkan hak suara pemilih, bisa berujung pidana.

“KPU harus segera menghentikan proses Situng dan penayangannya, tanpa harus menunggu keputusan Bawaslu,” tegasnya.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !