17 Pokok Pikiran Pendidikan API untuk Prabowo-Sandi

"Intinya ke depan pendidikan kita harus menjadi episentrum dalam pembangunan bangsa. Karena pendidikan inilah yang akan mengubah watak bangsa dan negara."

17 Pokok Pikiran Pendidikan API untuk Prabowo-Sandi
andi/hidayatullah.com
FGD Aliansi Pencerah Indonesia (API) di Jakarta (15/03/2019).

Terkait

Hidayatullah.com– Aliansi Pencerah Indonesia (API) menyampaikan 17 pokok pikiran bidang pendidikan untuk capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam Focus Group Discussion (FGD) “Kontribusi Pemikiran untuk Pendidikan Indonesia Masa Depan” baru-baru ini.

Ketua Dewan Pengarah API, Suyatno, mengatakan, FGD ini sebagai masukan, baik untuk bahan debat calon wakil presiden Sandiaga Uno, Ahad (17/03/2019) ini, maupun konsep yang menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan Indonesia.

Kurang lebih sebanyak 17 pakar, praktisi, dan lembaga-lembaga hadir dalam FGD ini.

“Intinya ke depan pendidikan kita harus menjadi episentrum dalam pembangunan bangsa. Karena pendidikan inilah yang akan mengubah watak bangsa dan negara. Yang akan membuat bangsa jadi kuat itu pendidikan. Jadi jangan sampai pendidikan tidak jadi fokus utama, episentrum,” ujar Suyatno usai FGD di salah satu rumah makan di Jakarta (15/03/2019) ini.

FGD ini membuahkan 17 pokok pikiran API bersama pemangku organisasi pendidikan.

Pertama, pendidikan harus dijadikan sebagai agenda utama pembangunan bangsa yang berkemajuan (pendidikan sebagai episentrum), sesuai dengan amanah UUD 1945 yang menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling dasar dalam proses pembangunan bangsa, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagaimana dinyatakan dalam alenia keempat pembukaan UUD 1945.

Kedua, membangun pendidikan akan berdampak langsung dalam pembangunan ekonomi secara menyeluruh, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu anggaran pendidikan harus mendapat porsi yang besar. Bukan sekadar memenuhi kewajiban 20% dari APBN dan APBD (sesuai UUD pasal 31 ayat 4 dan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 49 ayat 1).

Ketiga, negara harus menjamin kemudahan kepada seluruh warga negara untuk dapat mengakses pendidikan seluas dan setinggi mungkin. Oleh karena itu, negara harus mengakhiri dikotomi antara lembaga pendidikan negeri dengan lembaga pendidikan swasta dalam konteks kebijakan negara (anggaran, fasilitas, perizinan, dan lain-lain).

Keempat, kualitas pendidikan harus menekankan kepada kompetensi. Tidak hanya berorientasi pada ijazah. Oleh karena itu diperlukan kurikulum, proses pembelajaran yang efektif dan tepat sasaran sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan (insan kamil), dan dunia kerja.

Kelima, perlu upaya serius untuk penuntasan kuantitas dan kualitas guru dan dosen secara komprehensif dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga Indonesia mampu bersaing dengan pendidikan di negara-negara maju.

Keenam, mendorong peran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengarusutamakan pendidikan vokasi dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas.

Ketujuh, untuk mendukung program pendidikan vokasi perlu menyiapkan Balai Latihan Kerja dan merevitalisasi BLK yang berkualitas; khususnya untuk siswa/ mahasiswa yang drop out dan persiapan kerja.

Kedelapan, memperkuat budaya akademik dan fungsionalisasi perguruan tinggi bagi pembangunan bangsa.

Kesembilan, pemerintah harus lebih memperhatikan perguruan tinggi swasta, karena 75 persen mahasiswa Indonesia ada di perguruan tinggi swasta.

Kesepuluh, pemerintah harus memperkuat dan memastikan bahwa perguruan tinggi dan dunia industri harus menjadi satu kesatuan dalam meningkatkan kompetensi lulusan dan kompetensi tenaga kerja (link and match).

Kesebelas, pemerintahan Prabowo-Sandi (kelak jika terpilih) harus memastikan penyelesaian kejelasan status dan kesejahteraan bagi guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi.

Keduabelas, pemerintah Prabowo-Sandi harus memastikan pembangunan sarana-prasarana pendidikan yang masih kurang dan sudah tidak layak.

Ketigabelas, pemerintah Prabowo-Sandi harus memastikan dapat memfasilitasi pendidikan pascasarjana (S2) dengan beasiswa bagi dosen yang masih lulusan S1 yang jumlahnya mencapai sekitar 32.000 orang dan terancam berhenti berdasarkan UU Guru dan Dosen.

Keempatbelas, pemerintah Prabowo-Sandi harus memastikan dapat menyelesaikan sekitar 240.000 tenaga medis dan paramedis yang akan terancam tidak dapat menjalankan profesinya karena uji kompetensi yang dilakukan pemerintah tidak sesuai regulasi yang berlaku.

Kelimabelas, untuk membangun Indonesia masa depan, pendidikan harus mampu menyiapkan SDM bangsa yang berakhlakul karimah (berkarakter), nasionalis, religius, berintegritas tinggi dengan memegang teguh nilai-nilai agama, budaya, dan patriotisme. Oleh karena itu pendidikan agama menjadi basis utama dalam pembangunan pendidikan Indonesia.

Keenambelas, pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap PAUD sebagai tempat untuk menemukan bakat dan minat, penanaman nilai-nilai melalui praktik beragama (bukan teori) dalam seluruh aktivitas belajar pada anak usia dini serta penanaman nilai-nilai entrepreneur sehingga mampu menciptakan generasi yang mandiri.

Dan ketujuhbelas, pemerintah Prabowo-Sandi harus memastikan jaminan pendidikan bagi penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus agar dapat menjadi manusia yang dapat hidup layak dan berperan dalam pembangunan bangsa.* Andi

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !