Selasa, 2 Maret 2021 / 19 Rajab 1442 H

Nasional

Menag: Bukan Diresmikan Pemerintah, Yahudi di Indonesia Dilindungi UU

zulkarnain/hidayatullah.com
Menag Lukman Hakim Saifuddin meluncurkan Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia di Unit Percetakan Al-Qur’an (UPQ), Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/10/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Viral di media sosial bahwa Pemerintah telah meresmikan agama Yahudi. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa informasi itu tidak benar.

“Keberadaan agama Yahudi di Indonesia itu bukan karena diresmikan Pemerintah, tapi memang dilindungi UU bahkan sejak tahun 1965,” tegas Menag di Jakarta, Rabu sebagaimana disampaikan kepada hidayatullah.com, Kamis (28/02/2019) dalam siaran pers dari Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki.

Baca: Balitbang Kemenag dan Syiah: Kompromi Akhir Tahun?!

Menurut Menag, Indonesia memiliki Penetapan Presiden RI No 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Regulasi ini dikenal juga dengan UU 1/PNPS Tahun 1965.

UU yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 27 Januari 1965 ini terdiri 5 pasal. Pasal 1 mengatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Baca: “Turunan Yahudi di Indonesia Mendekati 2.000”

Pada bagian penjelasan pasal demi pasal UU ini, disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Karena 6 macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka selain mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD 1945, pemeluknya juga mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

“Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain,” jelas Menag mengutip penjelasan pasal 1 UU 1/PNPS Tahun 1965.

Baca: Kisah Orang Indonesia Keturunan Yahudi

“Jadi, selagi tidak melanggar peraturan perundang-undangan, pemeluk agama Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan Taoism dilindungi Undang-Undang,” tandasnya.

“Jadi bukan pemerintah yang meresmikan, tapi undang-undang yang memberi pelindungan,” tegasnya lagi.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Kandidat Liberal Ditolak Menjadi Calon Ketua Umum PBNU

Kandidat Liberal Ditolak Menjadi Calon Ketua Umum PBNU

Pelantikan Jokowi Dimeriahkan Artis Pendukung

Pelantikan Jokowi Dimeriahkan Artis Pendukung

Waspada, Penipuan Berkedok Hibah USAID dari Kemenag

Waspada, Penipuan Berkedok Hibah USAID dari Kemenag

UAS Ganti Akun Instagram, Ini IG Barunya

UAS Ganti Akun Instagram, Ini IG Barunya

Terkait Cadar di IAIN Bukittinggi, Menag akan Mendalaminya

Terkait Cadar di IAIN Bukittinggi, Menag akan Mendalaminya

Baca Juga

Berita Lainnya