Senin, 6 Desember 2021 / 30 Rabiul Akhir 1443 H

Nasional

Komisi VIII: RUU P-KS Dibahas Usai Pemilu, Draf DPR Belum Ada

skr/hidayatullah.com
Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) belum dilakukan oleh DPR RI. Kemungkinan besar RUU P-KS ini akan dibahas setelah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Meski demikian, anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo mengatakan, sudah ada Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI yang dibentuk untuk melakukan pembahasan atas RUU tersebut.

Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan panja pemerintah 1 kali dan beberapa Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak dan lembaga.

Baca: Komunitas Pecinta Keluarga Depok Deklarasi Tolak RUU P-KS

“RUU tersebut sudah masuk ke Komisi VIII sejak beberapa bulan yang lalu. Namun pembahasannya harus menunggu antrean RUU lainnya yang masuk lebih awal, seperti RUU Praktik Pekerja Sosial (RUU Peksos),” ucapnya dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Progress RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, kutip laman resmi DPR RI baru-baru ini.

Sara, sapaan akrab Rahayu menyatakan, draf RUU PKS yang selama ini tersebar adalah draf awal yang diajukan oleh lembaga dan masyarakat, dan belum dari DPR RI.

“Belum ada sama sekali masukan-masukan dari fraksi-fraksi maupun juga pembahasan tentang Daftar Inventaris Masalah (DIM),” tegas legislator Partai Gerindra ini.

Baca: Ramai Penolakan RUU P-KS di Beberapa Kota

Sehingga semua masukan dari masyarakat masih sangat bisa diterima dan ditampung melalui fraksi-fraksi yang ada, sambungnya, Selasa (26/02/2019) pekan ini.

“Jadi yang merancang (RUU ini) adalah lembaga negara bersama dengan masyarakat melalui Forum Pengadaan Layanan yang mereka adalah pendamping dari korban kekerasan seksual di seluruh Indonesia,” tutur Sara.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan Imam Nahei menyampaikan, Komnas Perempuan sebagai salah satu lembaga yang bekerja sama dengan masyarakat, termasuk Forum Pengadaan Layanan, mendorong DPR RI untuk segera melaksanakan pembahasan RUU yang diharapkan akan menjadi solusi “bagi kekosongan hukum bagi korban kekerasan seksual”.

Baca: Alasan PKS Tolak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

“Sebagai bahagian dari masyarakat dan negara, kita mendorong agar RUU ini segera dibahas (di Parlemen). Hal penting yang untuk diketahui oleh kita bersama adalah saat ini seolah-olah RUU ini sudah disahkan dan bahkan ada kelompok-kelompok yang menolak dengan keras. Hal inilah sungguh kita sayangkan, karena sesungguhnya ini belumlah apa-apa, dan masih bisa menerima masukan-masukan dari masyarakat, termasuk juga komunitas agama,” jelasnya.

Namun diketahui, di sisi lain, RUU P-KS mendapat penolakan dari berbagai pihak karena dinilai mendukung LGBT dan perzinaan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) termasuk pihak yang menolak RUU tersebut.*

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Kemenag Serahkan 8 KMA Penggantian Tanah Wakaf Terdampak Lumpur Sidoarjo

Kemenag Serahkan 8 KMA Penggantian Tanah Wakaf Terdampak Lumpur Sidoarjo

Pimpinan Umum Hidayatullah: Loyallah kepada Agama

Pimpinan Umum Hidayatullah: Loyallah kepada Agama

Mengaku Punya Data Lengkap, PKS Siap Kawal Suara di Bawaslu-MK

Mengaku Punya Data Lengkap, PKS Siap Kawal Suara di Bawaslu-MK

Puluhan Ribu Jamaah Aa Gym yang Siap ke Jakarta tidak Sembarangan

Puluhan Ribu Jamaah Aa Gym yang Siap ke Jakarta tidak Sembarangan

uu ite direvisi

Pengamat: Revisi UU ITE tanpa Mencabut Pasal Karet itu Konyol

Baca Juga

Berita Lainnya