DPD: Pemakaian Data Akurat Prasyarat Keberhasilan Pembangunan

"Harus diingat selain sebagai capres, Pak Jokowi itu adalah seorang Presiden dimana semua informasi yang beliau keluarkan harus akurat karena ini soal capaian, kinerja dan kondisi Indonesia."

DPD: Pemakaian Data Akurat Prasyarat Keberhasilan Pembangunan
tvOne
Capres petahana Jokowi dalam debat capres Pilpres 2019 kedua di Jakarta, Ahad (18/02/2019).

Terkait

Hidayatullah.com– Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan, dalam mengelola sebuah negara, data bukan sekadar deretan angka, tetapi adalah dasar atau pijakan awal dalam perencanaan pembangunan.

Kata dia, penggunaan data yang akurat menjadi prasyarat keberhasilan program pembangunan nasional.

Misalnya perbedaan data yang sangat signifikan terkait impor jagung antara yang disampaikan capres petahana Joko Widodo dengan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2018.

Sebelumnya, debat publik Pilpres 2019 putaran kedua yang bertemakan “Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur”, Ahad (17/02/2019), menyisakan banyak rasa penasaran di benak publik. Pasalnya, terdapat data dan fakta tidak akurat yang disampaikan petahana atau calon presiden nomor urut 01 Jokowi.

Fahira mengungkapkan, agar tidak membingungkan publik alangkah baiknya berbagai data dan fakta yang dianggap tidak akurat tersebut diklarifikasi agar publik tercerahkan. Klarifikasi diperlukan agar berbagai data dan fakta yang keluar saat debat tidak menjadi kontroversi atau isu yang tidak sehat di publik.

“Baiknya Pak Jokowi mengklarifikasi beberapa data dan fakta yang beliau sampaikan saat debat. Harus diingat selain sebagai capres, Pak Jokowi itu adalah seorang Presiden di mana semua informasi yang beliau keluarkan harus akurat karena ini soal capaian, kinerja dan kondisi Indonesia.

Baca: Debat Capres, Jokowi Paparkan Data Tidak Sesuai Fakta

Bisa jadi, tim pemenangan Pak Jokowi punya data dan fakta yang berbeda dengan data atau fakta yang dipunyai lembaga resmi atau yang dihimpun berbagai organisasi masyarakat sipil. Makanya harus diklarifikasi, sehingga publik tidak bingung dan bimbang serta mengetahui kebenarannya,” ujar Fahira Idris, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (18/02/2019).

Perbedaan data seperti ini jika tidak diklarifikasi, lanjut Fahira, tentunya akan menyusahkan perencanaan pembangunan pertanian khususnya jagung. Sama halnya seperti klaim bahwa dalam tiga tahun terakhir tidak terjadi kebakaran lahan hutan dan lahan gambut, padahal data resmi dari KLH sejak 2016 masih terjadi kebakaran.

Selain itu, klaim Jokowi yang menyatakan bahwa tidak ada konflik agraria atau pembebasan lahan untuk infrastruktur juga patut diklarifikasi. Karena fakta di lapangan berkata lain. Konflik agraria terkait infrastruktur masih terjadi dan diliput luas semua media massa dan diperkuat oleh data dari organisasi yang concern terhadap pembaruan agraria. Bahkan data jumlah konfliknya cukup signifikan.

“Makanya harus diklarifikasi. Data dan fakta ini adalah indikator yang paling kuat dan tepat untuk melihat apakah negeri ini baik-baik saja atau malah banyak hal yang harus diperbaiki. Data yang akurat ini penting untuk kebijakan dan pembangunan ke depan siapapun Presidennya nanti,” pungkas Fahira.

Sementara itu, Jokowi meluruskan pernyataan dirinya soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat debat Pilpres 2019 jilid dua. Jokowi mengklaim, maksudnya bukan tidak ada kebakaran selama tiga tahun terakhir, melainkan karhutla turun drastis sejak 2015 sampai 2018.

“Saya sampaikan kita bisa mengatasi kebakaran dalam tiga tahun ini. Artinya bukan tidak ada. Turun drastis, turun 85 persen lebih,” kata Jokowi di Pandeglang, Banten, Senin (18/02/2019) kutip CNN Indonesia.

Baca: #JokowiBohongLagi Trending Topic habis Debat Capres

Di tempat yang sama, Jokowi juga mengklarifikasi soal data impor jagung yang dipaparkannya saat debat kedua Ahad. Jokowi menyebut impor jagung bisa ditekan menjadi 180.000 ton pada 2018, namun data Badan Pusat Statistik (BPS) justru berbeda Menurut data BPS impor jagung sepanjang tahun 2018 mencapai 737,22 ribu ton dengan nilai US$ 150,54 juta.

Merespons perbedaan data itu, Presiden Jokowi buka suara. “Ya sekali lagi, kita dari kementerian dan lembaga, misalnya yang berkaitan dengan impor jagung. Ya memang 2018 saya tanya konfirmasi lagi ke Mentan 180.000 (ton), Mendag juga 180.000 dan justru ada ekspor 380 ribu (ton), di debat lupa disebutkan. Data-data dari kementerian,” ujar Jokowi saat ditanya wartawan di Lapangan Tegal Papak, Pandeglang, Banten, Senin (18/02/2019) kutip detikFinance.

Baca: Pemilu dan ‘Strategi Bertahan’ Prabowo

Jokowi mengklaim data-data jagung dari Kementerian, bukan karangan dia. Menurutnya data 180.000 ton itu bisa saja kuota impor yang tidak jadi, cuma untuk lebih jelasnya perlu cek ke lapangan.

Sebelumnya, dalam debat Ahad malam di Jakarta itu, Jokowi sang petahana mengklaim, pemerintahan yang dipimpinnya berhasil mengatasi kebakaran hutan dan lahan dalam tiga tahun terakhir.

“Dalam lingkungan hidup, kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran, hutan, kebakaran lahan gambut. Itu adalah kerja keras kita semua,” ujar Jokowi dalam debat yang disiarkan langsung berbagai stasiun TV tersebut.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !