Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Wapres JK Akui Adanya Kebocoran Anggaran Pemerintah

zulkarnain/hidayatullah.com
Wapres Jusuf Kalla (JK) dalam konferensi pers di kantor MUI, Jakarta, Selasa (06/03/2018), usai pertemuan tertutup dengan pengurus MUI.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) tak menampik dugaan adanya kebocoran anggaran pemerintah, merespons pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait adanya dugaan seperti itu.

Apalagi terang JK banyak terjadi penangkapan aparat pemerintah terkait kasus korupsi.

“(Kebocoran anggaran) ya, tentu. Kalau tidak bocor kenapa banyak aparat pemerintah yang ditangkap. Pasti bocor, tapi tidak berlebihan seperti itu,” ujar Wapres JK di Markas Pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Jumat (08/02/2019) kutip Indonesia Inside.

Sebelumnya, Prabowo mengaku punya data kebocoran anggaran akibat penambahan besaran jumlah alokasi dana (mark up) sekitar Rp 500 triliun per tahun. Jumlah ini berkisar 25% dari total anggaran pemerintah sebesar Rp 2 ribu triliun.

Pernyataan Prabowo itu sontak menjadi pembicaraan hangat di publik. Namun, menurut Wapres JK, kebocoran yang terjadi tak sebesar yang disebutkan Prabowo. Ia mengatakan, salah satu penyebab terbesar bocornya anggaran adalah perkara korupsi. Akan tetapi, hal itu tak bisa digeneralisasi.

“Ada yang bersih, ada yang enggak, jangan disamaratakan. Yang dikorupsi itu hanya anggaran pembangunan,” katanya.

Berbeda dengan Wapres JK, sebelumnya capres petahana Joko Widodo justru menantang Prabowo melaporkan klaim kebocoran anggaran itu kepada KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta laporan tersebut disertai data serta fakta.

“Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta. Jangan asal,” kata Jokowi.

Jokowi juga menyinggung pernyataan Prabowo pada 2014. Ketika itu, disebut terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun. Saat ini, kebocoran anggaran disebut sebesar 25 persen alias Rp 500 triliun.*

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Sambut Rembuk Nasional Mahasiswa Indonesia, MBR Gelar Seminar Kebangsaan

Sambut Rembuk Nasional Mahasiswa Indonesia, MBR Gelar Seminar Kebangsaan

Persis Jelaskan Mengapa Tak Hadiri Undangan Jokowi di Istana

Persis Jelaskan Mengapa Tak Hadiri Undangan Jokowi di Istana

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh Pada 24 September 2015

Pemerintah Tetapkan Idul Adha Jatuh Pada 24 September 2015

Jokowi Minta “Bersama-sama Menanggung Risiko” Pandemi

Jokowi Minta “Bersama-sama Menanggung Risiko” Pandemi

Sangat Prihatin Tragedi Rohingya, Asosiasi FKUB Indonesia: Patut Segera Diakhiri

Sangat Prihatin Tragedi Rohingya, Asosiasi FKUB Indonesia: Patut Segera Diakhiri

Baca Juga

Berita Lainnya