Iskan: RUU P-KS beri Ruang Zina dan Penyimpangan Seksual

"Termasuk berpotensi melegalkan prostitusi dan aborsi selama tidak ada paksaan. Selain itu bentuk mengatur pakaian perempuan sebagai bagian dari moral akan dianggap kekerasan seksual."

Iskan: RUU P-KS beri Ruang Zina dan Penyimpangan Seksual
pks
Iskan Qolba Lubis, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari FPKS.

Terkait

Hidayatullah.com– Senator Iskan Qolba Lubis menilai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) memberi ruang terjadinya praktik perzinaan.

Secara pribadi Iskan mengatakan, kelemahan RUU P-KS ini adalah memberikan ruang bagi tindakan imoral selama dalam koridor tidak ada paksaan seperti perilaku zina, penyimpangan seksual, dan aborsi.

“Kelemahan RUU P-KS memberi ruang bagi kebebasan perzinaan, perilaku dan penyimpangan seksual lain,” ujar pria yang juga Pimpinan Panja RUU P-PKS Komisi VIII DPR RI ini dalam siaran pers PKS kepada hidayatullah.com, Rabu (30/01/2019).

“Termasuk berpotensi melegalkan prostitusi dan aborsi selama tidak ada paksaan. Selain itu bentuk mengatur pakaian perempuan sebagai bagian dari moral akan dianggap kekerasan seksual,” tambahnya.

Baca: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Dipandang Perlu Diwaspadai

Ia mengatakan, RUU ini seharusnya diselaraskan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia, jangan sampai terjadi ketidakselarasan.

“Ruh Indonesia harus masuk dalam RUU ini sehingga tidak ada tafsir harfiah yang tidak selaras nilai-nilai Indonesia,” papar politisi PKS ini.

Sebelumnya, F-PKS DPR RI mengajukan empat poin perubahan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan RUU P-KS.

Empat poin tersebut sekaligus menjadi catatan kritis PKS terhadap RUU yang mengundang kontroversi itu.

Perubahan pertama adalah pergantian nomenkaltur ‘kekerasan seksual’ menjadi ‘kejahatan seksual’.

Perubahan kedua yang diajukan oleh F-PKS adalah perubahan definisi dari ‘kekerasan seksual’ itu sendiri.

Perubahan ketiga yang disoroti oleh Fraksi PKS berkaitan dengan peran pemerintah untuk melakukan langkah-langkah preventif terhadap kejahatan seksual.

Baca: 4 Catatan Kritis PKS soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Terakhir, F-PKS mengajukan untuk menambahkan nilai “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi asas pertama dalam Rancangan Undang-undang tersebut.

“Ketaatan terhadap ajaran agama yang dianut dapat menimbulkan kesadaran hakiki seseorang untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang merendahkan martabat seseorang karena dianggap sebagai perbuatan dosa,” ujarnya.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !