MPR: Komitmen Empat Pilar Seharusnya Diuji pada Debat Capres

Menurut Zainuddin, pemahaman dan komitmen kalangan pemerintahan dan elit politik juga rendah.

MPR: Komitmen Empat Pilar Seharusnya Diuji pada Debat Capres
ANTARA/Sigid Kurniawan/foc.

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/01/2019).

Terkait

Hidayatullah.com– Ajang debat calon presiden jelang Pemilihan Presiden seharusnya juga menyertakan materi tentang Empat Pilar. Wawasan dan komitmen para calon presiden tentang pilar-pilar kebangsaan juga harus diuji.

“Selama ini Empat Pilar hanya disosialisasikan ke bawah. Bagaimana dengan para pejabat, elit dari kalangan pemerintahan bahkan calon presiden? Wawasan dan komitmen mereka juga harus diuji,” ujar Anggota MPR RI, Ahmad Zainuddin saat memberi sosialisasi Empat Pilar di aula Yayasan Karya Pemuda, Cakung, Jakarta Timur, Jumat malam dalam rilisnya, Sabtu (19/01/2019).

Empat Pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurut Zainuddin, pemahaman dan komitmen kalangan pemerintahan dan elit politik juga rendah. Terutama menurut dia, komitmen terhadap pelaksanaan UUD NRI 1945.

Dia mencontohkan, kebijakan pemerintah terhadap UU Minerba dalam kasus Freeport. Dalam kasus ini, terkesan banyak permainan antara pemerintah dengan Freeport. Sehingga wajar jika banyak kalangan menilai komitmen pemerintah terhadap NKRI, amanah Pancasila dan UUD NRI dalam masalah Freeport patut dipertanyakan.

“Pengelolaan minerba kita sangat liberal. Kasus paling nyata Freeport. Padahal UUD jelas mengamanahkan sumber daya alam dikelola negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Komitmen ini patut diuji dalam debat,” imbuhnya.

Lebih lanjut anggota Komisi IX DPR RI ini juga mengatakan, penyelenggaraan pemilu yang terbuka dan langsung setelah reformasi merupakan hasil amandemen terhadap UUD.

Hal ini menurut dia, pencapaian positif bangsa Indonesia dalam meningkatkan kualitas demokratisasi di Tanah Air.

“Jadi pilpres ini, yang mulai tahun ini serentak dengan pileg, adalah bagian dari demokratisasi melalui amandemen UUD. Ini perkembangan positif untuk bangsa kita,” jelasnya.

Karena itu Zainuddin mengatakan, pilpres harus betul-betul dipahami masyarakat untuk memilih pemimpin yang memiliki keberpihakan terhadap UUD, Pancasila, dan NKRI.

“Bukan sebatas ritual politik pergantian presiden. Masyarakat juga harus cerdas dan kritis untuk memilih kandidat yang memiliki kapabilitas dan integritas terhadap Pancasila dan UUD,” tutupnya.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !