Otoritas Pemerintah dan Politisi sebenarnya di bawah Para Ulama

di dalam sejarah politik umat Islam terlihat dalam posisi antara ulama dan penguasa, yang dapat berdiri sebagai oposisi (mengkritik), koalisi (bekerja sama), dewan ahli (penasihat), dan pelaku politik itu sendiri.

Otoritas Pemerintah dan Politisi sebenarnya di bawah Para Ulama
insists
Peneliti Senior INSISTS Dr Syamsuddin Arif MA dalam INSISTS Saturday Forum (INSAF) di Jakarta, bertajuk “Ulama dan Politik: Apa Masalahnya?”, (12/01/2019).

Terkait

Hidayatullah.com– Perhelatan politik di tahun 2019 ini cukup menarik dan berbeda dari perhelatan sebelumnya, sebab melibatkan peran aktif ulama dalam penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ada yang maju sebagai calon wakil presiden, ada pula yang membuat Ijtima Ulama untuk menentukan arah atau pilihan sebagian ulama untuk mendukung salah satu paslon.

Sepanjang sejarah, peran ulama memang cukup sentral di dalam pemerintahan umat Islam. Bukan hanya sebagai pemimpin atau pemuka agama, mereka juga mengambil peran yang menyentuh semua lapisan masyarakat.

Di Indonesia khususnya, para ulama cenderung bervariasi dalam menentukan langkah perjuangannya; mendukung secara langsung salah satu paslon atau menempuh jalan lain yaitu menjadi oposisi.

Baca: Al Qaradhawi: Ulama Rakyat Awam Lebih Berbahaya dari Ulama Penguasa!

Dalam INSISTS Saturday Forum (INSAF) pertengahan bulan ini (12/01/2019) di Jakarta, bertajuk “Ulama dan Politik: Apa Masalahnya?”, Peneliti Senior INSISTS Dr Syamsuddin Arif MA menunjukkan sumber normatif sekaligus historis tentang pandangan dan keterlibatan ulama di bidang politik.

Dijelaskan, istilah ulama dalam Al-Qur’an disebut sebanyak dua kali, yakni pada Surat Al-Fathir (28) dan Asy-Syua’ra (197). Secara harfiah, ulama berarti orang yang berilmu. Berakar dari kata ‘a-li-ma, jika tunggal maka ‘aliimun (sangat mengetahui) yang merupakan superlatif dari ‘aalimun (mengetahui).

Dalam berbagai tafsir, diartikan bahwa ulama (al-‘ulama’u) berarti orang yang takut kepada Allah. Ulama dalam pandangan Ibn Taimiyyah memiliki tiga elemen dalam diri, yakni ilmu, iman, dan rasa takut hanya kepada Allah. Tidak semua orang yang berilmu takut kepada Allah, namun semua yang takut kepada Allah sudah pasti berilmu.

“Murid beliau, Ibn Qayyim al-Jauziyah, juga mendefinisikan ulama sebagai orang yang berilmu, ahli Hadist dan ahli hukum (fiqh/syariah) serta pemegang otoritas (ulul amri). Dalam Islam, otoritas secara hierarkis dimiliki oleh Allah dan Rasul-Nya, diikuti ulama, dan terakhir umara’ (pemerintah), sehingga otoritas pemerintah dan politisi sebenarnya berada di bawah para ulama,” jelasnya kutip Insists.id, Rabu (16/01/2019).

Baca: Marwah Ulama di Hadapan Penguasa

Namun, lanjutnya, gelar ulama tidak diperoleh dari lembaga, pesantren, atau perguruan tinggi, akan tetapi dari pengakuan dan kesaksian dari sesama ulama lain. Orang yang berilmu sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dengan menunjukkan bukti yang kuat. Imam al-Qurtubi mengajukan definisi sejenis bahwa ulama adalah orang yang berilmu dan paham akan Kitab Suci.

“Dari definisi tersebut, kita bisa melihat bahwa peran ulama cukup berat sehingga tak sembarangan orang mampu menanggungnya. Orang yang masih mengikuti hawa nafsu dan mengikut-ikuti orang lain dengan tanpa bukti, tak dapat dikategorikan sebagai ulama. Hal ini juga berkaitan dengan peran besar yang dipegang ulama sebagai pewaris Nabi.

Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, misalnya, berperan sebagai pemberi peringatan di hadapan penguasa yang dzalim. Begitu pun Nabi Muhammad sebagai kepala negara saat di Madinah, dilanjutkan dengan para Sahabatnya, Khulafaur Rasyidin,” paparnya.

Baca: Menjauhi Penguasa Dzalim dan Ulama Penjilat

Imam Ahmad Ibn Hanbal merumuskannya ke dalam lima peran utama, yakni dakwah (yad’uuna), resistensi/sabar (yashbiruuna), revival/menghidupkan (yuhyuuna), membuka mata (yubshiruuna), dan menegasikan/destruktsi atas ekstremisme dalam segala hal (yanfuuna).

Kaitan peran tersebut, masih jelas Syamsuddin, di dalam sejarah politik umat Islam terlihat dalam posisi antara ulama dan penguasa, yang dapat berdiri sebagai oposisi (mengkritik), koalisi (bekerja sama), dewan ahli (penasihat), dan pelaku politik itu sendiri.

Umat Islam sejak awal sejarahnya sudah terlibat di dalam pemerintahan, legislasi (pembuatan kebijakan), dan lain-lain. Mengutip survei pengaruh Islam dalam Politik tahun 2011 oleh Pew Research Center menunjukkan, sebagian besar Muslim Indonesia menerima demokrasi, yakni 91% di samping penolakan sebesar 6%.

“Survei tersebut juga menunjukkan, meski setuju dengan demokrasi, mereka tidak menolak syariat sebagai hukum, sehingga koeksistensi Islam dan syariat memang berjalan beriringan,” pungkasnya.*

Baca: Ulama Jangan Jadi Alat Penguasa

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !