Jum'at, 26 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Kasus Meikarta, Pakar Hukum: KPK Harus Panggil Mendagri Tjahjo

kemendagri.go.id
Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Presiden Jokowi.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Bupati (non-aktif) Bekasi Neneng Hasanah menyebut nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam persidangan dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat.

Kalau benar Tjahjo memerintahkan demikian padahal tidak memenuhi syarat, maka menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, Tjahjo bisa dikualifikasi sebagai pelaku.

“KPK harus memanggil TK (Tjahjo Kumolo) untuk dikonfirmasi pengajuan bupati. Demikian juga saksi-saksi lain yang mengetahui “perintah” tersebut. Untuk kemudian memutuskan status TK, apakah sebagai saksi ataukah sebagai tersangka. Termasuk mencekalnya,” tegas Fickar kepada hidayatullah.com Jakarta pada Selasa (15/01/2019).

Baca: Suap Meikarta, KPK Didesak Tetapkan Lippo Group Pelaku Kejahatan Korporasi

Baca: Luhut Koordinator Pembentukan KEK Cikarang, Pernah Sebut Izin Meikarta Tak Bermasalah

Dalam perspektif hukum pidana, terangnya, yang disebut pelaku (dader) itu tidak tunggal. Tidak hanya orang yang melakukan saja (actus reus), tetapi juga termasuk pelaku peserta (mededader) sebagaimana diatur pasal 55 KUHP dan pelaku pembantu sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 KUHP.

Sementara yang termasuk pelaku pebyerta, masih kata Fickar, adalah mereka yang ikut langsung melakukan, menyuruh melakukan (intelektual dader) dan mereka yang turut serta melakukan.

“Demikian juga mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menggunakan kekuasaan atau dengan kekerasan, memberikan kesempatan dan sarana dan menganjurkan untuk melakukan kejahatan,” jelasnya.

Baca: Sejarawan JJ Rizal: Meikarta Sejenis dengan Reklamasi Jakarta

Sementara, Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan klarifikasinya terkait Mendagri Tjahjo Kumolo disebut Bupati Bekasi (non-aktif) Neneng Hasanah Yasin dalam sidang kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Neneng menyebut Tjahjo meminta tolong kepada dirinya agar perizinan proyek Meikarta dibantu.

Berkenaan hal tersebut, pihak Kemendagri melalui Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menyampaikan klarifikasinya bahwa Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis perijinan terkait investasi dalam konteks kasus Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Depag Sulteng Khawatir Kasus Mahdi Ada unsur Adu Domba

Depag Sulteng Khawatir Kasus Mahdi Ada unsur Adu Domba

Hari Keempat, Masyarakat Masih Waspada

Hari Keempat, Masyarakat Masih Waspada

Menteri ESDM sebut Kekayaan Alam Tak Harus Dikelola Negara

Menteri ESDM sebut Kekayaan Alam Tak Harus Dikelola Negara

Tuduhan ABI ke MIUMI Dinilai Bukti Arogansi dan Kedangkalan Intelektual

Tuduhan ABI ke MIUMI Dinilai Bukti Arogansi dan Kedangkalan Intelektual

Sekjen PBNU Serahkan Kasus Said Aqil ke Kepolisian

Sekjen PBNU Serahkan Kasus Said Aqil ke Kepolisian

Baca Juga

Berita Lainnya