Jum'at, 28 Januari 2022 / 24 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

Pemerintah Diminta Terbuka Terkait Masalah Guru Honorer

liputan6.com
Demo guru honorer tahun 2015
Bagikan:

HIdayatullah.com– Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amalia menyayangkan sikap diam pemerintah terhadap ribuan guru honorer yang menggelar demostrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta sejak Rabu (31/10/2018) lalu.

Menurut perempuan yang juga merupakan Anggota Komisi X ini, jika pemerintah mau terbuka dengan rencana dan masalah yang sedang dihadapi berkaitan dengan pengangkatan guru honorer, Ledia yakin tidak perlu adanya massa aksi yang berlarut-larut.

“Sebenarnya pemerintah harus terbuka, bisa menjelaskan road map-nya mau bagaimana, itu yang paling penting. Jangan dibiarkan enggak diajak ngobrol. Artinya kan mereka merasa tidak puas dengan indikator yang dibuat oleh pemerintah, jika dijelaskan mungkin mereka akan lebih tenang,” terang Ledia dalam siaran pers kepada hidayatullah.com, Jumat (02/11/2018).

Keterbukaan pemerintah dalam menyambut massa aksi yang digelar sejak Rabu (31/10/2018) hingga kemarin, menurut Ledia akan meminimalisasi masalah yang berlarut-larut.

“Jelaskan kepada mereka, tahun ini akan melakukan pengangkatan berapa, tahun depan berapa, terbuka saja. Jangan biarkan, orang sekian ribu berkumpul berhari-hari tanpa kejelasan,” lanjut Aleg dari Daerah Pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi ini.

Menurut Ledia, masalah guru honorer ini memang sangat kompleks, selain dari aturan yang tidak kunjung selesai juga pelaksanaan di lapangan yang tidak tertib.

Dalam rangka memerjuangkan aspirasi ini, Ledia mengaku PKS tetap berusaha memperjuangkan masalah kesejahteraan para guru khususnya guru honorer. Salah satunya adalah katanya PKS berhasil mengawal pengesahannya 14.000 pengangkatan guru PNS.

“PKS akan terus mengawal masalah guru honorer ini. Kami dari dulu telah mendorong untuk pengesahan pengangkatan 14.000 ribu guru PNS yang harusnya bisa dilaksanakan tahun ini,” tutup Ledia.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

8 WNI Ikut Turki Temukan Cadangan Gas, Pengamat: Pekerja Migas Indonesia Lebih Dihargai di Luar Negeri

8 WNI Ikut Turki Temukan Cadangan Gas, Pengamat: Pekerja Migas Indonesia Lebih Dihargai di Luar Negeri

Ahmadiyah Sering Langgar SKB 3 Menteri

Ahmadiyah Sering Langgar SKB 3 Menteri

Pemerintah Sebut Yang Terpenting Bukan Status Bencananya

Pemerintah Sebut Yang Terpenting Bukan Status Bencananya

Nelayan ngaku Lihat Pesawat Jatuh, Basarnas Tindaklanjuti

Nelayan ngaku Lihat Pesawat Jatuh, Basarnas Tindaklanjuti

ekonomi syariah jawa timur

BPJPH: Sertifikasi Halal Dibutuhkan Pelaku Usaha sebagai Pelayanan terhadap Konsumen

Baca Juga

Berita Lainnya