Setahun Gubernur DKI, Anies Dinilai Berhasil Meski Ada Catatan

"Bahkan di era Anies-Sandi, untuk pertama kalinya DKI Jakarta memperoleh predikat WTP dari BPK, dimana sebelumnya selalu ada catatan."

Setahun Gubernur DKI, Anies Dinilai Berhasil Meski Ada Catatan
zulkarnain/hidayatullah.com
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan gedung dakwah Hidayatullah di Jakarta, 3 Februari 2018.

Terkait

Hidayatullah.com– Genap satu tahun masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta per tanggal 16 Oktober 2018. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai Aniesn berhasil, meskipun tak sedikit ada catatan.

Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta, semakin hari ada beberapa kebijakan yang berhasil oleh Anies. Namun juga tak sedikit ada beberapa kebijakan yang dapat dikatakan masih berjalan dan perlu ditangani serius, kata dia.

Rahadiansyah menilai, satu kesuksesan yang patut dari era ini adalah keberhasilan Anies-Sandi dalam menyatukan masyarakat Jakarta yang awalnya sempat terpecah karena Pilkada menuju terwujudnya kohesi dan integrasi sosial, sehingga jarang terjadi konflik-konflik sosial, demo berjilid-jilid, dan tawuran antar warga.

Baca: Setahun Anies, Jakarta dinilai Lebih Nyaman Bagi Rakyat Kecil

Selain itu, kebijakan yang dapat dikatakan berhasil antara lain, menutup hotel plus diskotek Alexis; pelaksanaan program KJP Plus; mengganti JPO dengan pelican crossing; program kartu lansia; penanganan reklamasi; program rumah DP 0 rupiah (SAMAWA); pembangunan trotoar Jalan Sudirman-Jalan MH Thamrin; libur sekolah selama Asian Games 2018; program ganjil genap; penataan kampung akuarium, dan program pembatasan penggunaan air tanah.

“Semua program itu dapat dikatakan berhasil meskipun diakui masih belum optimal di mata publik,” kata dia lansir Antara di Jakarta, semalam, Selasa (16/10/2018).

“Kendati demikian, ada beberapa kebijakan yang dapat dikatakan masih berjalan dan perlu ditangani serius yaitu kebijakan OK OCE; OK OTrip yang diganti dengan Jak Lingko; penyelesaian kasus sumber waras dan tanah Cengkareng,” ujar dia.

Baca: Anies Baswedan Resmi Mencabut Izin Proyek Reklamasi 13 Pulau

Program OK OCE perlu ditata ulang dengan fokus pada output dan keberlangsungan program. Karena program ini memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat seperti SDM, payung hukum yang kuat, anggaran yang besar, dukungan perbankan, dukungan lembaga keuangan, dukungan UMKM, dan kapasitas kebijakan.

Sedangkan untuk OK Otrip atau Jak Lingko, juga perlu ditata ulang dengan fokus pada peningkatan layanan, koordinasi antar dinas perhubungan dan para pengusaha angkutan umum, kebijakan yang  transparan, dukungan perbankan yang memadai, serta perlindungan pada pengguna.

“Sosialisasi perlu dilakukan secara masif sehingga penumpang tertarik untuk menggunakan kartu OK Otrip atau Jak Lingko. Bahkan ke depan perlu diintegrasikan Trans Jakarta dengan moda LRT dan MRT sehingga masyarakat memperoleh benefit, cepat dan aman, serta mau menggunakan transportasi umum bukan mobil pribadi,” ucapnya.

Baca: Anies-Sandi Pastikan Pemprov DKI Segera Lepas Saham Perusahaan Bir

Rahadiansyah menambahkan, keunggulan kebijakan Anies ada pada kekuatan konsep meskipun pada awalnya dianggap terkesan terburu-buru dan dipaksakan untuk sekadar memenuhi janji politik. Namun dalam beberapa bulan ke belakang, dia melihat Anies cenderung lebih berhati-hati, matang dalam bertindak dan penuh persiapan matang.

Tentu ini dianggap agak berbeda ketika Anies bersama wakilnya, Sandiaga Uno, pada tiga hingga enam bulan pertama, yang dianggap cenderung terburu-buru bahkan sering terlihat tanpa konsep yang jelas yang seringkali menjadi perhatian khusus di mata publik Jakarta yang majemuk.

Perubahan pola kebijakan Anies menurut dia, patut diapresiasi karena pola belajar sambil bekerja yang sangat menonjol belakangan ini, sehingga berbagai upaya yang sungguh-sungguh ada beberapa kebijakan yang berhasil.

“Bahkan di era Anies-Sandi, untuk pertama kalinya DKI Jakarta memperoleh predikat WTP dari BPK, dimana sebelumnya selalu ada catatan. Meski juga ada masalah yang perlu dievaluasi lainnya yakni persoalan reformasi birokrasi di mana banyak ASN yang penempatannya kurang sesuai sehingga kinerja pelayanan publik kurang maksimal,” ujar dia.*

Baca: Anies Dorong Masjid Berfungsi Optimal Seperti di Era Rasulullah

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !