Ahad, 23 Januari 2022 / 19 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

Polisi diduga Intervensi Muktamar Pemuda Muhammadiyah

yahya g nasrullah/hidayatullah.com
Jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil di kantor Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Rabu (26/07/2017), tentang kasus penyerangan Novel Baswedan.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Muktamar Pemuda Muhammadiyah merupakan permusyawaratan tertinggi dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah yang dilaksanakan 4 tahun sekali.

Tahun 2018 ini Muktamar Pemuda Muhammadiyah akan digelar di Yogyakarta pada 25-28 November 2018. Salah satu agenda penting dalam Muktamar kali ini adalah memilih Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Periode 2018-2022 untuk menggantikan Dahnil Anzar Simanjuntak yang akan habis masa jabatannya.

Saat ini terdapat 6 orang Bakal Calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, mereka akan ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap pada Sidang Tanwir Pra Muktamar dan dilakukan Pemilihan pada Sidang Muktamar.

Meskipun terdapat persaingan politik dalam pemilihan Ketua Umum, selama ini Muktamar selalu berada dalam suasana gembira.

Namun, tahun ini, ungkap Ketua Panitia Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah Tahun 2018, Virgo Sulianto Gohardi, kegembiraan tersebut tampaknya ada gangguan yang mengancam kegembiraan dan demokrasi yang sehat.

“Setidaknya dalam waktu seminggu lebih ini Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah bahkan Pimpinan Cabang mendapatkan telepon dan atau kedatangan kunjungan dari pihak Kepolisian yang menanyakan perihal Muktamar Pemuda Muhammadiyah, pertanyaannya mulai dari jumlah peserta, kapan berangkat ke Yogya, sampai menyebutkan calon yang didorong didukung. Kondisi ini bagi kami sesuatu yang mengkhawatirkan karena sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi. Hal-hal yang ditanyakan juga sangat sensitif,” ujarnya dalam siaran pers panitia kepada hidayatullah.com, Selasa (16/10/2018).

Kondisi ini baginya meresahkan. Ada apa dengan Muktamar Pemuda Muhammadiyah sehingga pihak Kepolisian secara aktif menghubungi seluruh jaringan organisasi Pemuda Muhammadiyah, ungkapnya.

Ia mengungkap, dalam sejarah Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah, upaya intervensi seperti ini pernah terjadi di zaman Orde Baru, namun jamaah Muhammadiyah selalu konsisten menolak model-model intervensi yang merusak seperti itu.

“Tentu kami berharap apa yang dilakukan pihak Kepolisian ini bukanlah hal yang negatif dan mengancam kegembiraan Muktamar Pemuda Muhammadiyah.

Kami berharap Pimpinan Kepolisian tidak menambah beban kerja anggota Kepolisian dengan kesibukan Muktamar Pemuda Muhammadiyah.

Fokus saja pada tugas utama Kepolisian dan pekerjaan rumah kasus-kasus yang belum terselesaikan,” ujarnya.

Pemuda Muhammadiyah merupakan organisasi yang lahir sebelum negara Indonesia lahir. “Muktamar kami tidak akan mengancam keamanan negara ini karena kami yang mendirikan Negara ini. Tetapi, gerakan kami Amar Ma’ruf Nahy Munkar, hanya kemungkaranlah yang merasa terancam oleh kami,” pungkasnya.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

MUI Tolak Normalisasi dengan ‘Israel’, Tegaskan Indonesia Selamanya Menentang Penjajahan

MUI Tolak Normalisasi dengan ‘Israel’, Tegaskan Indonesia Selamanya Menentang Penjajahan

“Penggerak Ulama Pelindung Umat”, Biografi Ketua Umum MUI dari Masa ke Masa

“Penggerak Ulama Pelindung Umat”, Biografi Ketua Umum MUI dari Masa ke Masa

UNIDA Gontor Gandeng Minbar Al-Aqsha Mengadakan ‘Daurah Internasional Nuruddin Zanki’

UNIDA Gontor Gandeng Minbar Al-Aqsha Mengadakan ‘Daurah Internasional Nuruddin Zanki’

Alhamdulillah, Kerusakan di Pulau Simeuleu Tidak Terlalu Parah

Alhamdulillah, Kerusakan di Pulau Simeuleu Tidak Terlalu Parah

Setelah Polwan, PKS Desak TNI Wanita Boleh Berjilbab

Setelah Polwan, PKS Desak TNI Wanita Boleh Berjilbab

Baca Juga

Berita Lainnya