IMF-WB Memuji-muji Indonesia yang Dipinjami USD 1 Miliar

Bank Dunia memberikan komitmen pinjaman sebesar satu miliar dolar AS untuk membantu Indonesia.

IMF-WB Memuji-muji Indonesia yang Dipinjami USD 1 Miliar
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kedua kiri), Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim (kanan) dan Ketua Pleno Pertemuan Tahunan IMF World Bank Group Petteri Orpo (kiri) berfoto bersama sebelum Rapat Pleno Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Jumat (12/10/2018).

Terkait

Hidayatullah.com– Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan Bank Dunia (World Bank/WB) memuji-muji Indonesia setelah dijamu dan dilayani pemerintahan Joko Widodo pada penyelenggaraan pertemuan tahunan di Bali, 2018.

Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim sama-sama memberikan apresiasi dan pujian atas penyelenggaraan pertemuan tahunan di Bali.

Hal tersebut diungkapkan Kim dan Lagarde dalam jumpa pers penutupan Pertemuan Tahunan IMF-WB yang ikut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Nusa Dua, Bali, Ahad (15/10/2018).

Menurut Lagarde, Bali telah bekerja keras untuk menyiapkan pertemuan ini sejak tiga tahun lalu dan mengibaratkan penyelenggaraan perhelatan akbar ini seperti acara pernikahan karena keramahan masyarakat Indonesia tidak akan hilang ingatan.

“Persiapannya lama, acara berlangsung lancar, lalu tiba-tiba semuanya selesai, dan Anda ingin melakukannya sekali lagi, meskipun saat ini tentu kita sedikit lelah,” kata Lagarde berseloroh kutip Antaranews.

Baca: IMF Puji Indonesia, INDEF: Faktanya Ekonomi Kita Mulai Terkejar Malaysia

Menurutnya, hal ini bisa memberikan cerita baik bagi Indonesia, yang saat ini sedang berjuang untuk memulihkan kembali daerah terdampak bencana alam, dan kondisi global menghadapi ancaman proteksionisme.

“Memori ini akan terus teringat, saya ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk terdalam,” kata Lagarde sembari mengucapkan “IMF adalah teman Indonesia” dalam Bahasa Indonesia.

Kim juga memberikan apresiasi yang sama seperti Lagarde sambil kembali mengucapkan rasa belasungkawa atas bencana alam gempa bumi, tsunami dan longsor yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sulawesi Tengah.

Ia menyebut Bank Dunia telah memberikan dukungan berupa bantuan guna mendorong proses rehabilitasi maupun percepatan rekonstruksi di daerah bencana agar kegiatan ekonomi dapat kembali pulih dan berlangsung seperti sedia kala.

Pada kesempatan yang sama, pembantu Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah bekerja keras demi acara itu. Ia mengklaim tidak ada satupun keluhan yang diberikan para delegasi yang mengikuti keseluruhan perhelatan sejak 8 Oktober 2018.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada delegasi IMF maupun Bank Dunia atas dukungan yang diberikan ketika Indonesia mengalami bencana alam karena dapat menjadi penyemangat untuk kembali membangun kehidupan di kawasan terdampak.

Sri Mulyani kemudian mengingatkan hal penting yang menjadi salah satu dari memori penyelenggaraan acara ini yaitu pidato Jokowi mengenai pentingnya dunia untuk bersatu dalam menghadapi musuh bersama yang mengacu dari seri televisi “Game of Thrones”.

Sementara itu, Bank Dunia memberikan komitmen pinjaman sebesar satu miliar dolar AS untuk membantu Indonesia dalam proses rekonstruksi pasca terjadinya bencana alam di Lombok dan Palu serta memperkuat ketahanan jangka panjang.

“Upaya pemerintah untuk memulihkan daerah terdampak sudah sangat baik. Kami memberikan bantuan ini untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan Indonesia,” kata Chief Executive Officer Bank Dunia Kristalina Georgieva, di Nusa Dua, Bali, Ahad kemarin.

Pinjaman ini bisa langsung dicairkan sesuai dengan permintaan pemerintah dan didukung oleh pinjaman yang telah diberikan sebelumnya sebesar lima juta dolar agar pemulihan bencana alam dapat berjalan dengan baik.

Paket pinjaman mencakup pemberian uang tunai kepada 150.000 keluarga miskin yang terdampak dalam bencana alam untuk jangka waktu enam bulan hingga setahun.

Skema jaminan sosial ini didesain untuk memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja selama masa pemulihan berlangsung, serta mencegah terjadinya kerusakan modal manusia dalam jangka panjang.

Paket senilai satu miliar ini juga dapat dimanfaatkan untuk program pemulihan bencana untuk pembiayaan fasilitas publik dan infrastruktur penting lainnya.

Infrastruktur terdampak yang dapat memanfaatkan bantuan tersebut antara lain rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan sarana penyediaan air.

Selain itu, bantuan tersebut dapat memperkuat pengawasan dan sistem peringatan dini, memperkuat proses rekonstruksi rumah dan membangun kembali lingkungan infrastruktur dan jasa.

Baca: Voyage to Indonesia, INDEF: Pemerintah Harus Cermati Agenda IMF

Bank Dunia memperkirakan kerugian untuk kerusakan geospasial maupun infrastruktur, bangunan dan rumah tinggal yang terdampak tsunami di Palu mencapai 531 juta dolar AS atau Rp 8,1 triliun.

Rinciannya adalah untuk rumah tinggal 181 juta dolar AS atau Rp 2,75 triliun, bangunan 185 juta dolar AS atau Rp 2,82 triliun, dan infrastruktur 165 juta dolar AS atau Rp2,5 triliun.

Perkiraan tersebut tidak termasuk penghitungan korban jiwa, kehilangan lahan atau gangguan ekonomi akibat mata pencaharian yang hilang.

Dalam kesempatan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan komitmen dari Bank Dunia ini bisa memperkuat upaya untuk meningkatkan ketahanan maupun memperbaiki tindakan penanganan bencana alam.

Namun, ia mengaku pencairan dana bantuan dan pemanfaatannya harus melalui proses diskusi dengan pihak parlemen.

Diprotes

Sebelumnya, aksi protes yang dikoordinasi secara global pada 8 Oktober 2018 oleh gerakan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil siap meluncurkan konferensi menentang IMF-WB (Dana Moneter Internasional – Bank Dunia).

Konferensi ini saat itu akan diluncurkan bersamaan dengan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Bali, Indonesia. Konferensi ini juga mengecam tindakan keras pemerintahan Joko Widodo yang melarang berbagai acara publik di Bali.

Konferensi Rakyat Global Menentang IMF-WB yang independen dan dipimpin oleh inisiatif rakyat saat itu akan diselenggarakan di Auditorium Radio Republik Indonesia, Kota Denpasar, Bali dari tanggal 11-14 Oktober.

Konferensi ini untuk menandai perlawanan masyarakat terhadap manuver bank serta lembaga keuangan lainnya terhadap agenda pembangunan yang digerakkan oleh perusahaan dan dikendalikan untuk keuntungan.

“Tidak ada cara yang lebih baik untuk menyambut Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018, kecuali dengan menguak kedok bagaimana ia terus menerus menyabot ekonomi, sumber daya alam, dan hak-hak masyarakat dengan kebijakan dan proyeknya yang berorientasi keuntungan bagi perusahaan transnasional (TNCs) dan negara adidaya global” jelas Helda Khasmy, Ketua Seruni dan juru bicara Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB dalam siaran persnya diterima hidayatullah.com, Ahad (07/10/2018).

Disebutkan, penelitian dari LSM think-tank internasional, IBON International, menunjukkan bagaimana dengan pendekatan ‘Memaksimalkan Pembiayaan untuk Pembangunan’, IMF-WB Group “mengancam untuk memengaruhi bukan hanya kebijakan domestik melainkan juga pada proses pengambilan keputusan itu sendiri, dimana kedudukan dari kepentingan perusahaan dan investor kaya yang harus diutamakan dibanding suara dan kebutuhan masyarakat.”

Namun, aksi memprotes IMF-WB dicekal oleh aparat. Tindakan pencekalan dilakukan aparat terhadap kegiatan seminar, dan workshop dari Aliansi Gerakan Masyarakat Menentang IMF-WB.

Aksi pencekalan terhadap kegiatan itu terjadi sesaat setelah mereka hendak menggelar kegiatan di Hotel Nirmala, Jalan Manhendradata, Denpasar Barat, Kamis (11/10/2018) sekitar pukul 10.00 WIB.

Baca: Aksi Global untuk Peluncuran Konferensi Rakyat Menentang IMF-WB di Bali

Pihak hotel mengatakan, bahwa polisi melarang segala kegiatan yang berkaitan dengan penolakan IMF-WB.

Komite Peoples’ Global Conference (PGC)  Eni Lestari, mengatakan, pihaknya hanya ingin mengedukasi masyarakat tengang WB-IMF terkait masalah kemanusiaan, masyarakat, tentang perempuan, dan tentang masalah sosial lainnya.

Tindakan pelarangan ini jelas dia bertentangan dengan asas demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia. “Kami ke sini bukan untuk merusak siapa-siapa,” ujarnya.

Eni Lestari juga mengungkap, Rabu (10/10/2018) malam, kantor LBH Bali sebagai salah satu organisasi terlibat dalam kegiatan ini juga dikepung oleh sekelompok orang.

“Semalam kantor LBH juga dikepung oleh penjaga masyarakat lokal, aktivis kami banyak yang diintimidasi, diteror di sms. Banyak sekali intimidasi. Padahal kami hanya bersuara,” tandasnya kutip Radarbali.*

Baca: “Aksi Mengkritisi IMF-WB Jangan Dianggap Ancaman oleh Pemerintah”

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !