Kamis, 27 Januari 2022 / 24 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

PKS Temukan 6,3 Juta Potensi Pemilih Ganda di DPT Pemilu 2019

skr/hidayatullah.com
Bagikan:

Hidayatullah.com– Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian, menemukan potensi pemilih ganda Pemilu 2019 usai diberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 5 September 2018.

Adapun data ganda yang ditemukan mencapai 6.317.023 dari 161 juta atau lebih rendah dari data yang sebelumnya dibeberkan PKS sebanyak 25 juta, meskipun data itu berasal dari Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Sebelumnya yang 25 juta itu memang data DPS yang diterima pada 12 Juli 2018 dari 137 juta pemilih. Yang sekarang 6,3 juta data ganda dari DPT KPU diterima 5 September 2018,” jelas Pipin dalam siaran pers di Jakarta kepada hidayatullah.com, Jumat (14/09/2018).

“Kami merasa ada yang terganggu dengan ekspos hasil penelusuran yang kami lakukan terhadap DPS yang kami terima pada 12 Juli tahun 2018. Harus dipahami bahwa data yang kami miliki adalah DPS, tanggalnya update terakhir 12 Juli 2018,” ungkap dia menambahkan.

Waktu Pipin hadir dan mengikuti pleno KPU, KPU sebenarnya mengumumkan bahwa DPS sejumlah 185 juta sekian tetapi data yang PKS terima hanya 130 juta. Ada sekitar 48 juta yang tidak PKS terima. PKS pun menanyakan kenapa PKS tidak menerima. Jawabnya adalah ternyata belum selesai. Kalau belum selesai dari mana angka 185 juta itu.

“Dari 130 juta itu kemudian kami menemukan bahwa tidak semua kabupaten kota masuk, hanya 351 kabupaten kota yang kami terima. Yang kurangnya adalah 163 juta. Hasilnya, kami menemukan kegandaan. Bagaimana kami menemukan kegandaan itu, kami menelusuri kegandaan itu, kami memasukkan seluruh data 137 juta sekian itu dalam software aplikasi kami dan kami menelusuri tiga elemen yakni NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir,” kata dia.

NIK memang ditutup di empat angka terakhir dan hasil penelusuran PKS ada sejumlah DPS dugaan PKS adalah dugaan ganda 25.412.994 dan kemudian setelah PKS menerima itu, PKS menyampaikan kepada KPU.

“Saya ingat 3 September lalu, kami koordinasi dengan tim ITnya KPU. Kami dari tim ITnya PKS tentu tidak langsung percaya dengan data ini. Maka langkah yang kami lakukan adalah kami melihat langsung di Sidalih (Sistema Data Pemilih) KPU.

Yang kedua kami cari beberapa tempat secara random di TPS dan ketiga datang ke KPU langsung kroscek dengan tim IT PKS.

Setelah dikroscek, dan memang ditemukan data ganda itu. Jumlahnya tidak sespektakular yang kami miliki. Karena data KPU memang adalah DPT yang waktu itu dua hari kemudian akan disahkan. Sedangkan data kami 12 Juli 2018, posisinya DPS. Jadi ini dua hal yang berbeda,” jelas dia.

Prediksi Bawaslu

Sedangkan sebelum ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memprediksi jumlah data ganda dalam daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2019 mencapai 1,8-2 juta pemilih.

“Prediksinya 1,8 juta-2 juta,” kata  Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja di Jakarta, Rabu (12/09/2018) kutip Antaranews.com.

Prediksi tersebut terhadap data ganda dari seluruh kabupaten/kota yang ada.

Sebelumnya, dalam analisis Bawaslu terhadap data DPT ganda di 285 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditemukan kegandaan data sebanyak 1,013 juta data dalam daftar pemilih tetap (DPT) ganda dari 91 juta pemilih.

Hasil analisis kegandaan berdasarkan pada elemen Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama dan tanggal lahir yang identik. Ketiga elemen tersebut menjadi basis analisis kegandaan dengan menggabungkan seluruh data dalam lingkup kabupaten/kota.

Rahmat mengatakan, masalah masih adanya data ganda dalam DPT karena sejumlah masalah. Di antaranya belum adanya budaya tertib administrasi masyarakat.

Ia mencontohkan, masih banyak masyarakat yang pindah tidak mengurus surat-surat kepindahan, sementara di tempat yang baru mereka juga membuat kartu identitas baru.

Selain itu, juga ada beberapa rekomendasi Bawaslu di daerah yang tidak diindahkan KPU saat penetapan DPT dan rekapitulasi di provinsi.

Sampai saat ini Bawaslu terus mencermati data-data yang diberikan KPU.

Sementara itu, seusai dengan keputusan KPU dalam raat pleno terbuka rekapitulasi DPT Pemilu 2019, Rabu, 5 September 2018, perbaikan DPT terkait masalah data ganda tersebut akan dilaksanakan selama sepuluh hari.

KPU akan kembali menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perbaikan DPT pada Ahad, 16 September 2018.

Kalkulasi KPU

Sementara itu, anggota KPU, Viryan Azis, menyatakan, KPU mengkalkulasi jumlah daftar pemilih tetap (DPT) ganda kurang dari 3.000.000 atau di bawah dua persen dari total DPT 185 juta jiwa yang ditetapkan KPU beberapa waktu lalu.

“Data yang sedang kita olah, tidak sampai (3 juta), itu juga terkonfirmasi dengan temuan teman-teman Bawaslu. Temuan Bawaslu juga ada setelah kita cek ternyata tidak ganda,” katanya di Jakarta, Kamis (14/09/2018), menjawab pertanyaan wartawan.

Ia mengatakan, hingga kini KPU, Bawaslu, dan partai politik peserta pemilu di daerah terus bekerja menyandingkan data-data DPT guna membersihkan data ganda. Sejumlah kabupaten/kota telah menetapkan DPT yang telah dibersihkan dari data ganda.

Penetapan hasil DPT yang telah dibersihkan di daerah selambat-lambatnya 15 September 2018. Untuk kemudian melaksanakan rekapitulasi di tingkat provinsi.

Sehingga pada rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat nasional yang digelar KPU 16 September 2018, semua data telah bersih dari DPT ganda.

Ia mengatakan, data DPT ganda dimungkinkan tetap ada meski telah disisir untuk bersihkan. Namun demikian, ia berharap dapat dibersihkan seluruhnya.

“Harapan kita bersih sama sekali, dan kami komitmen pada hal tersebut, kami tidak ingin data-data semacam ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, kita ingin DPT bersih pemilunya berkualitas,” katanya.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Pemerintah Dorong Zakat, Infaq, Sedekah Segera Disalurkan Bantu Korban Bencana di Kalsel, Sulbar, dan Jabar

Pemerintah Dorong Zakat, Infaq, Sedekah Segera Disalurkan Bantu Korban Bencana di Kalsel, Sulbar, dan Jabar

Gizi Buruk Asmat, KPAI: Saatnya Kemenkes Evaluasi Kubro

Gizi Buruk Asmat, KPAI: Saatnya Kemenkes Evaluasi Kubro

Ikatan Keluarga Besar UI Berhari-hari Demo Protes Kecurangan Pemilu

Ikatan Keluarga Besar UI Berhari-hari Demo Protes Kecurangan Pemilu

Kementerian Agama Berniat Beli Pesawat Haji

Kementerian Agama Berniat Beli Pesawat Haji

libur keagamaan

Tanggapi Kritik MUI terkait Penggeseran Libur Keagamaan, Stafsus Menag: ‘Semestinya Membantu dan Tidak Kontraproduktif’

Baca Juga

Berita Lainnya