Ahad, 14 Februari 2021 / 2 Rajab 1442 H

Nasional

Pakar Hukum: #2019GantiPresiden Bukan Makar

ist.
Dua ribuan warga Batam dari berbagai kelompok memadati pelataran Masjid Raya Batam, Kepri, Ahad (29/07/2018) pagi.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Apakah gerakan #2019GantiPresiden adalah sebuah makar?

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, KUHP mengatur soal makar dalam beberapa ketentuan.

Antara lain makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (pasal 104), makar dengan maksud memisahkan seluruh atau sebagian wilayah negara (pasal 106), dan makar dengan maksud menggulingkan kekuasaan yang sah.

Ada juga “makar” konstitusional, kata Fickar menambahkan.

Yakni pemberhentian presiden wakil presiden melalui pemilu dan/atau melalui mekanisme pemakzulan (pasal 7 UUD 1945).

Dalam pasal 7 UUD 1945 diatur mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden di dalam konteks adanya pelanggaran hukum melalui sidang MPR atas usul DPR dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

“Bedanya dengan makar yang sesungguhnya adalah adanya penggunaan kekerasan,” ujar Fickar saat dihubungi hidayatullah.com Jakarta, Jumat (31/08/2018).

Fickar melihat gerakan #2019GantiPresiden atau deklarasinya tidak menggunakan kekerasan.

“Bahkan lebih dominan dilarang dan dibubarkan,” kata dia.

“Karena itu adalah berlebihan menyebut atau menyamakan gerakan #2019GantiPresiden sebagai makar adalah berlebihan atau lebay.”

Ia menambahkan, basis hukum adalah asas-asas yang didasarkan pada akal sehat. Karena itu ia mengajak masyarakat memandang suatu peristiwa secara jernih dan akal sehat.

“Karena sesungguhnya Indonesia itu milik kita bersama,” pungkasnya.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

DPR Diminta Segera Bentuk Tim Pengawas Penanganan Terorisme

DPR Diminta Segera Bentuk Tim Pengawas Penanganan Terorisme

Catut Label Halal, LPPOM MUI Minta Snack Bikini Ditarik dari Peredaran

Catut Label Halal, LPPOM MUI Minta Snack Bikini Ditarik dari Peredaran

Dua Remaja Bantaeng Didispensasi Menikah Dini oleh Pengadilan Agama

Dua Remaja Bantaeng Didispensasi Menikah Dini oleh Pengadilan Agama

Presiden Xi Jinping Sebut China-Indonesia Memelihara Kecenderungan Hubungan Baik

Presiden Xi Jinping Sebut China-Indonesia Memelihara Kecenderungan Hubungan Baik

Kapolri Perbolehkan GNPF MUI Gelar Aksi Bela Islam III

Kapolri Perbolehkan GNPF MUI Gelar Aksi Bela Islam III

Baca Juga

Berita Lainnya