Jum'at, 28 Januari 2022 / 24 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

Wantim: MUI Tidak Boleh Dipakai Kampanye Pilpres

andi/hidayatullah.com
Ketua Wantim MUI, Prof Din Syamsuddin bersama Wakil Ketua Prof Didin Hafidhuddin beserta jajaran Wantim MUI pada rapat pleno ke-30, Rabu (29/08/2018) di kantor MUI Pusat, Jakarta, membahas khusus terkait posisi KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres pada Pilpres 2019.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Seyogianya organisasi MUI dan posisi-posisi di MUI tidak digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan yang dapat memecah belah umat Islam dan bangsa Indonesia.

Demikian diingatkan Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, atas majunya
Ketua Umum MUI (non-aktif) KH Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Baca: Wantim MUI Ingatkan Perbedaan Politik Jangan Memecah Belah

MUI tidak dipakai untuk kepentingan politik praktis demi menegakkan marwah organisasi dan peran serta jati diri MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah) –yakni harus berada di atas dan untuk semua elemen umat Islam dan bangsa Indonesia.

“MUI dan semua lambang-lambang MUI tidak boleh dipakai dalam kampanye Pilpres,” ujar Ketua Wantim MUI Prof Din Syamsuddin usai rapat pleno Wantim MUI ke-30 kemarin di lantai empat kantor pusat MUI, Jakarta.

Baca: Wantim MUI: KH Ma’ruf Harus Mundur Jika Terpilih Jadi Wapres

Din menyampaikan, MUI adalah kekuatan di atas dan untuk semua kelompok umat Islam, serta payung dari ormas dan lembaga Islam yang sangat bersifat dan bersikap netral. “Maka dalam Pilpres, MUI tidak ikut terlibat mendukung atau tidak mendukung pasangan manapun,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Wantim MUI, Prof Didin Hafidhuddin menambahkan, “Beliau tidak boleh lagi membawa atas nama MUI ke daerah-daerah, menggunakan tempat-tempat sekretariat (MUI) selama masa kampanye.”

Baca: MUI: KH Ma’ruf Non-aktif Bukan Mengundurkan Diri

Sebab, kata Didin, jika itu dilakukan berarti sudah membawa MUI pada politik kekuasaan.

Ia menjelaskan, MUI adalah rumah besar umat Islam yang tidak berpihak secara tidak adil kepada umat Islam dan bangsa Indonesia.

“MUI sebagai organisasi harus disterilkan dari kegiatan politik praktis dan kekuasaan,” tegasnya.* Andi

Baca: KH Ma’ruf Amin Non-aktif Sebagai Ketum MUI

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

pemberantasan korupsi Kpk Suap Pajak

Kasus Korupsi BLBI Disetop, MAKI Siap Gugat Praperadilan SP3 Putusan KPK

PBB Milad ke-13, Optimis Hadapi Pemilu

PBB Milad ke-13, Optimis Hadapi Pemilu

Akademi Dakwah Indonesia Aceh Wisuda Lulusan Pertama

Akademi Dakwah Indonesia Aceh Wisuda Lulusan Pertama

Kuasa Hukum Ajukan Penangguhan Penahanan Dai Mentawai

Kuasa Hukum Ajukan Penangguhan Penahanan Dai Mentawai

BNN Waspadai Peredaran Narkoba Berbentuk Permen

BNN Waspadai Peredaran Narkoba Berbentuk Permen

Baca Juga

Berita Lainnya