#2019GantiPresiden Dipersekusi, Amnesty Nilai Negara Melanggar HAM

Ia menambahkan, institusi Polri-TNI hanya tunduk pada Konstitusi dan Undang-Undang, yakni melindungi kemerdekaan rakyatnya dalam menyatakan pendapat.

#2019GantiPresiden Dipersekusi, Amnesty Nilai Negara Melanggar HAM
yahya g nasrullah/hidayatullah.com
Diskusi 'Evaluasi Kinerja HAM 3 Tahun Pemerintahan Jokowi' di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).

Terkait

Hidayatullah.com– Pembubaran dan persekusi acara deklarasi #2019GantiPresiden di sejumalh daerah di Indonesia ditanggapi Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.

Usman memandang, ekspresi politik yang dilakukan dengan damai tanpa kekerasan dan kebencian –apa pun bunyi ekspresinya, termasuk tentang ganti presiden atau tetap presiden– adalah ekspresi yang sah dan harus dihormati.

Sebab, kata dia itu bagian dari kemerdekaan mengemukakan pendapat.

Baca: Komnas HAM: Persekusi #2019GantiPresiden Melanggar HAM  

“Negara harus menjamin dan melindungi setiap hak dan kebebasan asasi manusia, baik itu untuk menyatakan kritik seperti itu, baik menjelang maupun selama proses pelaksanaan pemilih. Kalau negara bertindak sebaliknya, tanpa alasan yang dibenarkan, maka negara jelas dapat dinilai melanggar HAM,” tegasnya saat dihubungi hidayatullah.com Jakarta kemarin.

Dalam kasus pembubaran acara deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur, Usman melihat negara tidak menjamin dan melindungi setiap hak dan kebebasan asasi manusia. “Bahkan sebaliknya melanggar,” ucapnya.

Baca: Jokowi Diminta Perintahkan Polisi Tindak Pemersekusi #2019GantiPresiden

Aparat keamanan, kata dia, harus menjaga independensi dan keseimbangan antara kepentingan kekuasaan dan kepentingan masyarakat luas.

“Jangan kembali seperti dulu dimana aparat keamanan justru dijadikan alat kekuasaan Orde Baru. Sudah terlalu banyak yang dikorbankan untuk melepaskan aparat keamanan terutama Polri dan TNI dari kepentingan penguasa,” kata mantan Koordinator KontraS (Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) ini mengingatkan.

Baca: Pakar: “2019 Ganti Presiden” Tak Ada Unsur Melawan Hukum

Ia menambahkan, institusi Polri-TNI hanya tunduk pada Konstitusi dan Undang-Undang, yakni melindungi kemerdekaan rakyatnya dalam menyatakan pendapat.

“Baik pendukung Jokowi atau penentang Jokowi, kalau mereka memakai ujaran kebencian secara terbuka dan menghasut kekerasan, maka aparat keamanan berhak melarang bahkan memproses hukum mereka,” pungkasnya.* Andi

Baca: BWU: Polisi Harus Netral, Tak Melebar ke Ranah Politik

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !