Pengancam Deklarasi #2019GantiPresiden Jatim Dinilai Belum Siap Berdemokrasi

Dalam alam demokrasi, kata Rosdinsyah, deklarasi semacam itu merupakan hal biasa. “Tak perlu dilarang-dilarang."

Pengancam Deklarasi #2019GantiPresiden Jatim Dinilai Belum Siap Berdemokrasi
ist.
Spanduk ancaman terhadap rencana deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Sidoarjo, Jawa Timur, Agustus 2018.

Terkait

Hidayatullah.com– Rencana deklarasi relawan #2019GantiPresiden Jawa Timur (Jatim) yang akan dilaksanakan pada Ahad (12/08/2018) di Tugu Pahlawan, Surabaya, mendapat ancaman.

Hal ini tampak dari spanduk-spanduk yang terpasang di daerah Jatim, yang isinya menolak dan menentang deklarasi tersebut. Belum jelas siapa pelaku yang memasang spanduk itu.

Menanggapi adanya ancaman ini, salah seorang pengurus Keluarga Besar Rakyat Jatim (KBRJ), Isa Anshari, memandang, ancaman itu sebagai tanda ketidakdewasaan dalam berdemokrasi.

“Sehingga ini sangat jauh dari kesan sebagai bangsa Indonesia dan Pancasilais,” ujarnya saat dihubungi hidayatullah.com, Rabu (08/08/2018).

Baca: Mobil Inisiator #2019Ganti Presiden Neno Warisman dikabarkan Diledakkan

Anshari menjelaskan, KBRJ tidak dalam posisi berpihak, tapi mengecam tindak kekerasan dalam berdemokrasi.

Di hari yang sama dengan acara deklarasi relawan #2019GantiPresiden Jatim nanti, KBRJ akan mendeklarasikan Kebudayaan Jatim “Merenda Aksara Nusantara, Merayakan Kembali Menjadi Indonesia”.

KBRJ akan menyampaikan pidato kebudayaan untuk menurunkan ketegangan. “Karena dengan kebudayaan kita kepingin berada pada posisi mendinginkan suasana,” ucap Anshari.

Baca: Diancam, Panitia: Deklarasi #2019GantiPresiden Jatim Jalan Terus

Senada dengan Anshari, pemikir asal Surabaya, Rosdinsyah, menilai pihak yang mengancam deklarasi relawan #2019 GantiPresiden Jatim itu belum siap mengikuti proses demokrasi.

Dalam alam demokrasi, kata dia, deklarasi semacam itu merupakan hal biasa. “Tak perlu dilarang-dilarang,” ujarnya kepada hidayatullah.com.

Ia mengatakan, ekspresi politik adalah hal biasa dalam demokrasi.

“Ancaman itu hanya ada dalam sistem politik otoriter dan tak mengenal perbedaan ekspresi politik. Dan ancaman terhadap orang atau kelompok itu sudah dilarang menurut KUHP,” pungkasnya.* Andi

Baca: Deklarasi #2019GantiPresiden di Batam Berjalan Tertib Damai

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !