Rabu, 3 Maret 2021 / 19 Rajab 1442 H

Nasional

KontraS Desak DPR Segera Bentuk Tim Pengawas Penanggulangan Terorisme

rifa'i fadhly/hidayatullah.com
KontraS.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta DPR segera membentuk tim pengawasan penanggulangan terorisme sebagaimana mandat revisi UU Terorisme.

“Tim pengawas tersebut bisa melibatkan antar komisi di DPR seperti Komisi I, III, dan komisi-komisi lainnya,” ujar Wakil Ketua KontraS Ferry Kusuma pada Jumat (03/08/2018), seperti dikutip Anadolu Agency di Jakarta.

Baca: Pemuda Muhammadiyah Minta Kapolri Setop Mengkreasi Stigma Soal Terorisme

Ferry menekankan agar tim pengawas dapat memperhatikan dampak penanganan terorisme kepada para keluarga terduga yang mendapatkan stigma terorisme.

“Untuk itu, DPR bisa melibatkan komisi yang dapat memperbaiki (nama baik) keluarga korban,” kata dia.

Ferry menyarankan agar DPR melibatkan para jurnalis, masyarakat sipil, dan perwakilian agama-agama dalam membentuk tim pengawas.

Baca: DPR Diminta Segera Bentuk Tim Pengawas Penanganan Terorisme

“Kenapa tidak hanya kelompok agama tertentu? Karena terorisme bukan soal agama. Ini problem kejahatan yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya,” ujar Ferry.

Selain itu, Ferry juga mengimbau masyarakat untuk hati-hati menggunakan istilah terorisme. Sebab definisi terorisme kini telah berkembang luas.

“Bahkan perusak lingkungan juga disebut teroris lingkungan,” terang Ferry.

Baca: DPR: Pemerintah Jangan Reaksioner Hadapi Terorisme

Juni lalu, Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafii menyampaikan DPR tengah menggodok tim pengawasan penanggulangan terorisme.

Tim ini maksimal terbentuk satu tahun mendatang melalui Keputusan Presiden dan Peraturan DPR.

Syafii mengatakan lembaga ini dibentuk untuk memastikan penanggulangan terorisme dilakukan dengan cara-cara yang menghormati hukum dan HAM.

Baca: Pakar Hukum: UU Terorisme Baru, Potensi Melahirkan Kesewenang-wenangan Makin Terbuka

Untuk itu, Syafii mengaku DPR akan menggandeng para pegiat HAM, ormas Islam, dan pihak-pihak yang berkompeten dalam pengawasan penanggulangan terorisme.

“Jadi menurut saya, semacam Komnas HAM, MUI, ormas Islam seperti PP Muhammadiyah, harus dilibatkan,” jelas Syafii.*/Anis

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Gus Dur Minta Hasyim Muzadi Lepas Jabatan PBNU

Gus Dur Minta Hasyim Muzadi Lepas Jabatan PBNU

Respons Ironi Pertanian, Muhammadiyah Dukung Gerakan Tani Bangkit

Respons Ironi Pertanian, Muhammadiyah Dukung Gerakan Tani Bangkit

Dosen-dosen Universitas Islam Madinah Hadiri Reuni Alumninya di Kalimantan

Dosen-dosen Universitas Islam Madinah Hadiri Reuni Alumninya di Kalimantan

TNI-Polri Kerahkan Truk Bantu 1.000 Demonstran Jayapura Pulang

TNI-Polri Kerahkan Truk Bantu 1.000 Demonstran Jayapura Pulang

Permendikbud “Hari Sekolah”, MUI Berharap Pemerintah Tak Buru-buru Memberlakukannya

Permendikbud “Hari Sekolah”, MUI Berharap Pemerintah Tak Buru-buru Memberlakukannya

Baca Juga

Berita Lainnya