Senin, 17 Januari 2022 / 13 Jumadil Akhir 1443 H

Nasional

PKS: Pemerintah Harus Fair Buka Informasi terkait Data Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Sekretaris Bidang Ekonomi Keuangan, Teknik, dan Lingkungan Hidup (Ekuintek LH) DPP PKS, Handi Risza Idris, mengapresiasi usaha dan kerja keras pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.

Akan tetapi, lanjutnya, di sisi lain pemerintah juga harus fair membuka informasi terkait pra kondisi sebelum penetapan data kemiskinan dan ketimpangan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca: Peneliti INDEF: Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun Semu

“Jika kita amati lebih jauh, ternyata turunnya angka kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari kenaikan signifikan bantuan sosial (bansos) berupa bantuan sosial tunai dari pemerintah naik 87,6% pada triwulan I 2018,” ujar Handi dalam pernyataannya di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (01/08/2018).

Selain itu, kata dia, program beras sejahtera serta bantuan pangan non-tunai juga berhasil didistribusikan ke masyarakat sesuai jadwal. Ternyata survei angka kemiskinan terbantu dengan kondisi petani yang baru saja melakukan panen raya.

Baca: Pemprov DKI Mengaku Turunkan Angka Kemiskinan dan Gini Ratio

Seperti diketahui, para petani yang merupakan jumlah terbesar dari penduduk, baru saja menyelesaikan panen raya, sehingga para petani masih memegang atau menyimpan uang hasil panen yang dimilikinya.

“Jadi ada kemungkinan menurunnya angka kemiskinan tersebut, terbantu oleh waktu survei BPS yang bertepatan dengan panen raya. Apalagi jumlah penduduk miskin rata-rata 60% di sektor pertanian,” ungkapnya.

Ia mendesak pemerintah harus menjelaskan apakah survei dilakukan saat panen raya atau tidak. Apabila saat panen, upah buruh tani naik, orang miskin menurun. Hasil survei bisa berbeda jika dilakukan dalam kondisi panen bermasalah imbas faktor cuaca atau lainnya.*

Baca: BAZNAS: Zakat Bisa Sejahterakan Masyarakat dan Entaskan Kemiskinan

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Din Syamsuddin: MUI Wajib Benahi Moral Bangsa

Din Syamsuddin: MUI Wajib Benahi Moral Bangsa

MUI Minta Pemerintah Turun Tangan Larang Komik DC yang Mengandung Unsur LGBT

MUI Minta Pemerintah Turun Tangan Larang Komik DC yang Mengandung Unsur LGBT

BMH Luncurkan Baitul Wakaf

BMH Luncurkan Baitul Wakaf

Nashirul Haq: “Lagi-lagi Rasa Peduli Kita Diuji”

Nashirul Haq: “Lagi-lagi Rasa Peduli Kita Diuji”

Kemenag Resmikan BPJPH, Kewenangan Fatwa Halal Tetap di Bawah MUI

Kemenag Resmikan BPJPH, Kewenangan Fatwa Halal Tetap di Bawah MUI

Baca Juga

Berita Lainnya