Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Empat Aspek ini akan Dibahas dalam Ijtima Ulama

yahya g nasrullah/hidayatullah.com
Suasana pembukaan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Hotel Peninsula, Jakarta, Jumat (27/07/2018) malam.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional gelaran Gerakan Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) Ulama dihadiri sekitar 500 ulama dan tokoh dari seluruh provinsi di Indonesia.

Selain mengundang lima ketua umum partai politik yang didorong untuk berkoalisi, apa saja yang akan dibahas dalam ijtima ini?

Sekretaris Pengarah Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional, Dani Anwar, mengatakan, ada empat aspek yang akan dibahas, yakni ekonomi, politik, dakwah, dan kelembagaan. Nantinya keempat aspek itu akan dibahas dalam sidang komisi yang kemudian disahkan dalam sidang pleno.

Baca: Pimpinan Lima Partai Hadiri Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional

Terkait Komisi Politik, Deni menjelaskan, ada empat poin yang akan didiskusikan. Pertama, tentang kriteria pemimpin dan pejabat publik. Kedua, program yang akan ditawarkan untuk pemimpin nasional dan pejabat publik. Ketiga, pakta integritas. Keempat, rekomendasi beberapa pasangan calon (paslon) pimpinan nasional.

“Umat Islam memilih pemimpin itu seperti apa sih? Itu akan dibahas dan dirumuskan oleh para ulama yang hadir, yang akan menjadi bekal untuk umat,” ujarnya di lokasi acara, Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Jumat (27/07/2018) malam.

Baca: Ijtima GNPF Tegaskan Dorong Terbentuknya Koalisi Keumatan

Kemudian, terkait komisi dakwah, Dani menyampaikan, ada tiga poin yang dibahas. Pertama tentang pemberantasan buta huruf al-Qur’an.

“Karena ternyata faktanya sangat mencengangkan, hanya 40 persen kaum Muslimin di Indonesia yang bisa baca al-Qur’an. Ini sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Oleh karenanya, terang Dani, nantinya akan ada suatu keputusan yang merupakan gerakan nasional pemberantasan buta huruf al-Qur’an di seluruh Indonesia.

Baca: Segera, Koalisi Keumatan Dideklarasikan, Capres-Cawapres Dimatangkan

Poin bahasan kedua Komisi Dakwah, yaitu gerakan shalat subuh berjamaah. Diharapkan agar shalat subuh lebih ramai bahkan sama dengan shalat Jumat.

Ketiga, lanjutnya, menyikapi jumlah kaum Muslimin di Indonesia hari ini yang hanya 80 persen. Padahal sewaktu Indonesia merdeka, jumlahnya mencapai 95 persen. Dimana berarti setelah 73 tahun merdeka terjadi penurunan -secara persentase, Red.

“Ini harus dihadapi bagaimana menformulasikan satu kebijakan menghadapi gerakan pemurtadan,” tukasnya.

Baca: Ijtima Ulama, Lima Parpol Didorong Bentuk Koalisi Keumatan

Selanjutnya, Komisi Kelembagaan. Dani menyatakan, setelah momen Aksi Bela Islam ternyata kekuatan kaum Muslimin terlihat luar biasa. Maka nantinya dimatangkan suatu forum semisal Ahlul Halli wal Aqdi, meskipun bentuknya belum disepakati secara final.

Terakhir, sambungnya, adalah Komisi Ekonomi. Dani menilai, kondisi kaum Muslimin terpuruk dalam bidang ekonomi, karenanya diharapkan pada ijtima kali ini lahir satu komite ekonomi yang berada di bawah GNPF Ulama.

Baca: GNPF Ulama: Menentukan Nama Capres Bukan Wilayah yang di Luar Partai

Komite itu nantinya yang akan mengurusi ekonomi umat. Khususnya memperbaiki aturan gerai Koperasi Syariah 212 yang sudah bermunculan.

“Di sana banyak modal kaum Muslimin, kami tidak menginginkan nasibnya tidak jelas. Nanti akan didiskusikan dan dirumuskan dengan para pakar seperti Ichsanudin Noorsy dan Syafi’i Antonio,” pungkasnya.*

Baca: GNPF: Selama Ini Ulama Hanya Jadi Stempel Politik

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

FoZ Serukan Bangun Kembali Masjid Tolikara

FoZ Serukan Bangun Kembali Masjid Tolikara

Wagub Jabar: MUI Harus Lindungi Akidah Umat dari Bahaya Syiah

Wagub Jabar: MUI Harus Lindungi Akidah Umat dari Bahaya Syiah

Pemerintah Didesak Investigasi Beredarnya Beras Impor Ilegal

Pemerintah Didesak Investigasi Beredarnya Beras Impor Ilegal

Anies Akui Reuni 212 Bawa Berkah Ekonomi Mikro

Anies Akui Reuni 212 Bawa Berkah Ekonomi Mikro

Wapres Ma’ruf Minta Waspadai “Virus” Ketidakpuasan terhadap Pemerintah

Wapres Ma’ruf Minta Waspadai “Virus” Ketidakpuasan terhadap Pemerintah

Baca Juga

Berita Lainnya