Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pakar Hukum Internasional UI: HoA Freeport Bermasalah

ist.
Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana.
Bagikan:

Hidayatullah.comHeads of Agreement (HoA) yang ditandatangani oleh Inalum, Freeport McMoran, Rio Tinto pada hari Kamis, 12 Juli lalu menyisakan permasalahan terkait dengan status HoA dan harga pemebelian. Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana.

Ia menuturkan, menurut Menteri BUMN pada konferensi persnya dinyatakan HoA mengikat. Sementara dalam rilis dari laman London Stock Exchange disebutkan bahwa Rio Tinto melaporkan HoA sebagai perjanjian yang tidak mengikat (non-binding agreement).

Baca: INDEF: HoA Tak Berarti Freeport Telah Penuhi Kewajiban Divestasi

“Hal ini perlu mendapat klarifikasi mengingat keduanya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda,” kata Hikmahanto dalam siaran persnya kepada hidayatullah.com Jakarta, akhir pekan kemarin.

Bila terjadi sengketa atas HoA dan dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa, lanjutnya, maka menjadi pertanyaan apakah HoA hanya merupakan ikatan moral atau ikatan hukum?

Selanjutnya, masih kata Hikmahanto, dalam laman London Stock Exchange disebutkan bahwa harga penjualan 40% participating interest disebutkan sebesar 3,5 miliar dolar AS. Ia memandang, harga tersebut sepertinya setelah memperhitungkan perpanjangan konsesi PT FI hingga 2041.

Baca: Politisi PAN: Soal Freeport, Pencitraan Oknum Pemerintah Sangat Kelewatan

“Dalam hal demikian, sebaiknya Inalum tidak melakukan pembelian sebelum keluarnya izin perpanjangan dari Kementerian ESDM,” ucapnya.

Bila tidak, kata dia mengingatkan, maka manajemen Inalum pada saat ini di kemudian hari –ketika telah tidak menjabat, dapat diduga oleh aparat penegak hukum telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab manajemen dianggap telah merugikan keuangan negara.

“Kerugian negara dianggap terjadi karena harga pembelian participating interest didasarkan harga bila mendapat perpanjangan. Padahal izin perpanjangan dari Kementerian ESDM belum diterbitkan,” pungkasnya.* Andi

Baca: Indonesia Negara Berdaulat, Freeport Harus Patuh UU Minerba

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Mendag Baru Harus Tetap Larang Minimarket Jual Miras

Mendag Baru Harus Tetap Larang Minimarket Jual Miras

Jakarta Diharapkan Nanti Dipimpin Gubernur yang Berhati Nurani

Jakarta Diharapkan Nanti Dipimpin Gubernur yang Berhati Nurani

Setiap Sen Rupiah Uang Rakyat Harus Kembali ke Rakyat

Setiap Sen Rupiah Uang Rakyat Harus Kembali ke Rakyat

Anggota Komnas Tolak Status LGBT sebagai HAM

Anggota Komnas Tolak Status LGBT sebagai HAM

Terkait GKI Yasmin, PKUB: Aturan Pendirian Rumah Ibadah Masih Relevan

Terkait GKI Yasmin, PKUB: Aturan Pendirian Rumah Ibadah Masih Relevan

Baca Juga

Berita Lainnya