Selasa, 7 Desember 2021 / 2 Jumadil Awwal 1443 H

Nasional

Pilkada 27 Juni, Muhammadiyah Minta Pemerintah dan Aparat Menjaga Netralitas

skr/hidayatullah.com
Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah di Menteng, Jakarta, Selasa (30/01/2018).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tanggal 27 Juni 2018, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan pernyataan sikap.

Muhammadiyah menilai, pilkada merupakan proses politik yang sangat penting dan strategis dalam menentukan kepemimpinan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai salah satu penentu kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah.

“Oleh karena itu, semua pihak hendaknya berperan serta menyukseskan Pilkada sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing secara konsisten dan bertanggung jawab,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir di Yogyakarta, Ahad (24/06/2018).

Muhammadiyah menyatakan, penyelenggara Pilkada hendaknya bekerja profesional, independen, transparan, obyektif, akuntabel, adil, dan penuh tanggung jawab untuk terselenggaranya Pilkada yang berkualitas.

“Dan memastikan seluruh tahapan dan proses Pilkada berlangsung dengan demokratis, sesuai aturan, aman, tertib, dan lancar sehingga menghasilkan kepemimpinan di daerah yang benar-benar
mengutamakan kepentingan dan kemakmuran rakyat di atas segalanya,” serunya.

Pemerintah dan aparatur negara diminta hendaknya mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang tinggi.

Pemerintah dan aparatur negara hendaknya benar-benar menjaga netralitas, integritas, dan kredibilitas serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. “Dengan tidak menggunakan dan menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk
kepentingan pemenangan salah satu pasangan baik secara langsung ataupun tidak langsung,” imbuhnya mengingatkan.

Muhammadiyah menyatakan, para kandidat hendaknya bersaing secara sehat, sportif, berjiwa ksatria, dan mematuhi semua peraturan dengan menjauhi praktik politik uang, keculasan, kecurangan, kekerasan, kampanye hitam, serta pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur kebencian dan bernuansa SARA.

“Para kandidat dan tim kampanye hendaknya tidak melakukan politisasi agama yang mereduksi
nilai-nilai luhur agama dan berpotensi memecah belah masyarakat, umat, dan bangsa,” imbuhnya.

Kemudian, kepada masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, agar dalam menentukan pilihan
mempertimbangkan dan mengutamakan pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan,
visioner, amanah, berakhak mulia, bersih dari korupsi, mampu menjalin kerja sama dengan
semua elemen bangsa, berjiwa negarawan, dan berdedikasi tinggi dalam melayani seluruh
rakyat.

“Masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, hendaknya berpartisipasi aktif dan konstruktif
dalam proses Pilkada dengan menjadi pemilih yang kritis, cerdas, arif, dan dewasa serta memberikan suara dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Masyarakat diminta hendaknya saling menghormati perbedaan pilihan, menjaga ketertiban, dan memelihara persatuan bangsa.

Masyarakat, para kandidat, dan pendukung hendaknya menerima hasil-hasil Pilkada secara ksatria; yang menang tidak jumawa dan merayakan kemenangan secara berlebihan dan yang kalah dapat legawa menerima kekalahan.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Takmir Masjid Jogokariyan: Kasus Bentrokan Telah Selesai

Takmir Masjid Jogokariyan: Kasus Bentrokan Telah Selesai

Gema Takbir Berkumandang Dari Berbagai Masjid Jayapura

Gema Takbir Berkumandang Dari Berbagai Masjid Jayapura

Presiden Diminta Responsif terhadap Korban & Tegas Tegakkan Keadilan

Presiden Diminta Responsif terhadap Korban & Tegas Tegakkan Keadilan

Aliansi Keluarga Kokoh Bermartabat Prihatin Usulan Kondomisasi

Aliansi Keluarga Kokoh Bermartabat Prihatin Usulan Kondomisasi

Rizieq: ”Keberadaan FPI Dikhawatirkan Membongkar Bobrok Pejabat”

Rizieq: ”Keberadaan FPI Dikhawatirkan Membongkar Bobrok Pejabat”

Baca Juga

Berita Lainnya