Rabu, 24 Maret 2021 / 10 Sya'ban 1442 H

Nasional

Fahri Hamzah: THR Jadi Manuver Politik Pusat, Kasihan Rakyat Jadi Korbannya

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah
Bagikan:

Hidayatullah.com–Perubahan alokasi anggaran oleh eksekutif dilevel apapun, tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus disepakati bersama DPR. Perubahan alokasi anggaran ditingkat pusat itu tidak mengikat APBD, yang memiliki mekanisme tersendiri yang independen dari pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (07/06/2018), menyikapi  penerbitan PP soal menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, dan Polri, yang dikeluhkan sejumlah Kabupaten dan Kota.

Pasalnya, untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 Kabupaten dan Kota dapat menyelaraskan waktu pembayaran yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan dalam hal ini akan ditanggung oleh APBD setempat.

Melanjutkan pernyataanya, Fahri menyatakan bahwa apabila pemerintah pusat ingin membuat keputusan atau kebijakan yang mengikat lembaga lain, tidak bisa serta merta, tetapi harus melalui mekanisme.

“Itu lah sebabnya, harusnya THR itu jangan jadi isu politik, tetapi harusnya jadi isu kesejahteraan rakyat yang secara reguler ditetapkan melalui UU dan APBN serta APBD,” cetusnya dalam rilis yang dibagi pada wartawan di Gedung DPR, Kamis siang, (07/06/2018).

Baca: Viral #2019GantiPresiden, Masyarakat Dinilai Hilang Kepercayaan pada Jokowi

Sebab kalau kemudian jadi isu politik, sebut Fahri, ini lah jadinya seperti sekarang, berantakan semuanya karena daerah tidak bisa serta merta mengeluarkan anggarannya sebagaimana yang diminta pemerintah pusat.

“Mengapa? Karena tidak semua daerah mempunyai kapasitas viskal yang memadai untuk membiayai pencitraan yang dibuat pemerintah itu,” tambah politisi dari PKS itu lagi.

Diingatkan Fahri, mekanisme alokasi dana dalam negara itu paling rumit, karena itu itu harus dipertanggungjawabkan rupiah per rupiah, jadi tidak boleh sembarangan, memang harus dasarnya UU. Makanya, kalau bisa itu diregulasi dengan baik supaya jadi tradisi, dan bukan menjadi manuver politik.

“Tapi yang ini, kelihatan betul motifnya dari awal konsepnya nggak jelas. Mau bagi, ternyata uangnya nggak ada. Akhirnya narik diri, suruh daerah, sementara daerah nggak punya uang. yang begini ini, jadinya bikin rusak dan membuat kesal karena akhirnya tidak merata. Kalau THR jadi manuver poitik kasihan rakyat, sudah dijanjiin tenyata nggak dapet,” ujarnya.

Padahal, masih menurut Fahri, kalau bisa itu diregulasi dengan baik, bisa  menjadi tradisi rutin pemerintah dalam mendorong sektor usaha agar ada insentif bagi para pekerja dan birokrat. Yang perlu diberi THR itu, adalah orang yang permanen kerjanya seperti buruh, birokrat, PNS-PNS, termasuk pekerja jurnalistik, itu yang rutin-rutin kerjanya dari hari ke hari.

“Kalau politisinya, nggak usah diberi THR. Begitu juga dengan pimpinan daerah seperti gubenur, wakil gubernur, bupati, walikota, anggota DPRD, DPR RI, pejabat setingkat menteri, presiden dan wapres, itu nggak perlu THR. Karena, kita ini nggak permanen,” sebut anggota DPR dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Baca: Fahri Hamzah: Kata ‘Kafir’ adalah Terminologi Agama

Diketahui sebelumnya. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Dan ada yang istimewa tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, yakni THR tahun ini akan diberikan pula kepada pensiunan.

Pemerintah Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, namun juga bagi peningkatan kinerja.

“Kita juga berharap ada peningkatan kinerja ASN (aparatur sipil negara) dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan,” ujar Jokowi.

Namun kasus ini menjadi ramai, dengan pernyataan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini yang mengatakan pembayaran THR berpotensi membebani APBD Kota Pahlawan.

“Kalau besar kan membebani. Berat, ya. Mosok nggawe (masa menggunakan) APBD?” tuturnya.

Risma melanjutkan, pemberian THR bagi pegawai negeri sipil (PNS) tidak pernah dilakukan sebelumnya. “Ya, enggaklah. Enggak wajib. Baru tahun ini. Tahun kemarin-kemarin enggak ada. Enggak ada, baru tahun ini,” ujar Risma dikutip Tempo.*

*

Rep: Ahmad
Editor: Cholis Akbar

Bagikan:

Berita Terkait

DPR RI Perjuangkan Isu Krisis Rohingya, Myanmar Menolak

DPR RI Perjuangkan Isu Krisis Rohingya, Myanmar Menolak

Pemerintah Sediakan Anggaran 22 M  Bangun Kampus Universitas Islam Internasional di Depok

Pemerintah Sediakan Anggaran 22 M Bangun Kampus Universitas Islam Internasional di Depok

Sudah Tenang, NU Jember Kosentrasi Pemakaman Korban

Sudah Tenang, NU Jember Kosentrasi Pemakaman Korban

PII: Cabut UU Keormasan

PII: Cabut UU Keormasan

Keripik Singkong dan Pisang Belum Tentu Halal

Keripik Singkong dan Pisang Belum Tentu Halal

Baca Juga

Berita Lainnya