Selasa, 6 Juli 2021 / 26 Zulqa'dah 1442 H

Nasional

PKS Muda: Merosotnya Nilai Tukar Rupiah, Jangan Ulangi Krisis 98

ist.
PKS Muda Talks di Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (31/05/2018).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Juru bicara PKS Muda bidang Ekonomi, Muhammad Kholid mengingatkan pemerintahan Joko Widodo untuk segera menyelesaikan masalah merosotnya nilai tukar rupiah. Kholid khawatir, jika masalah ini dibiarkan larut akan mengulang sejarah krisis tahun 1998.

“Merosotnya rupiah menjadi pertanyaan semua orang. Memori kolektif kita sebagai bangsa teringat kembali pada memori 20 tahun yang lalu. Apakah akan terjadi seperti itu lagi?” ungkap Kholid dalam acara PKS Muda Talks di Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (31/05/2018) lewat rilisnya diterima redaksi.

Menurut Kholid, pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam permasalahan tersebut. Sebab, lanjutnya, merosotnya nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia.

“Fundamental ekonomi kita tidak kuat, dan tidak mungkin otoritas menyebut fundamental ekonomi kita rapuh. Bisa dicek di website pemerintah tentang data-data transaksi berjalan kita, semuanya menunjukkan defisit,” ujarnya.

Selain karena faktor eksternal, yakni kebijakan The Federal Reserve menaikkan nilai suku bunga. Hal lain yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah tingginya utang luar negeri. Menurut Kholid, akan menjadi bumerang di kemudian hari jika kondisi nilai tukar rupiah tidak segera ditangani.

“Pada tahun 98 otoritas tidak memperkirakan akan ada krisis terhadap nilai tukar rupiah, sehingga utang yang dimiliki pemerintah saat itu semakin bertambah besar. Hari ini pun  seperti itu, utang luar negeri kita semakin tinggi, jangan sampai kita mengulang sejarah,” tambahnya.

Pendapat senada disampaikan oleh Peneliti Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Abrar PG Talattov yang menyebutkan bahwa inkonsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan mempengaruhi merosotnya nilai tukar rupiah.

“Tidak kalah penting stabilitas ekonomi politik dalam kebijakan pemerintah yang dianggap tidak konsisten. Salah satunya di awal pemerintah Jokowi, pemerintah akan melakukan reformasi fiskal dengan merelokasi belanja subsidi menjadi belanja produktif. Tapi inkonsistensi itu mulai dilakukan di tahun ini yang memasuki tahun politik, belanja subsidi yang semakin bertambah,” jelas Abrar.

Menurut Abrar, merosotnya nilai tukar rupiah yang menginjak angka Rp. 14.000 an per dolar AS sudah menjadi peringatan kepada pemerintah agar segera melakukan tindakan penyelamatan.

“Ini menjadi warning juga karena kita dari awal Januari hingga Mei itu depresiasi sudah sekitar 4,4 persen. Serta menghentikan kebijakan impor yang saat ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah,” tambahnya.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Ahok Bebas 24 Januari, PDIP Persilakan Bergabung

Ahok Bebas 24 Januari, PDIP Persilakan Bergabung

Rombongan Tim MER-C Korban Lahar Dingin Kecelakaan

Rombongan Tim MER-C Korban Lahar Dingin Kecelakaan

Mahfud MD: UU ITE Tidak Menjerat Pelaku Mesum yang Kontennya Tersebar

Mahfud MD: UU ITE Tidak Menjerat Pelaku Mesum yang Kontennya Tersebar

Didatangi Anggota DPD RI, KFC Bantah Wajibkan Karyawan Muslim Pakai Topi Santa

Didatangi Anggota DPD RI, KFC Bantah Wajibkan Karyawan Muslim Pakai Topi Santa

Mencetak Calon Pengusaha yang Hafal Qur’an

Mencetak Calon Pengusaha yang Hafal Qur’an

Baca Juga

Berita Lainnya