Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Pakar Hukum: UU Terorisme Baru, Potensi Melahirkan Kesewenang-wenangan Makin Terbuka

Herususetyo.com
Heru Susetyo
Bagikan:

Hidayatullah.com– Definisi “terorisme” dalam Revisi Undang-Undang Terorisme (RUU) yang telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI di Jakarta, Jumat (25/05/2018) terlalu cair.

Demikian menurut Dr Heru Susetyo, Pendiri Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) Indonesia yang juga Dosen Hukum dan HAM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

Diketahui, definisi terorisme yang disepakati dalam UU Terorisme tersebut yakni terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, atau ideologi, atau gangguan keamanan negara.

Secara khusus Heru mengomentari frasa politik dan ideologi dalam definisi tersebut.

“Ya memang terlalu cair dan multitafsir; persis karakter UU Terorisme dimana-mana,” ujar Heru di Tallinn, Estonia, Sabtu (26/05/2018) kepada hidayatullah.com dalam wawancara jarak jauh.

Ia menjelaskan, definisi terorisme tersebut terlalu cair dan multitafsir karena tak ada definisi tunggal tentang terorisme. “Amat tergantung kehendak penguasa dan pembuat hukum,” imbuhnya.

Ia mencontohkan negara-negara lain yang karakter UU Terorismenya persis dengan UU Terorisme di Indonesia yang baru disahkan itu.

“ISA (Internal Security Act) di Malaysia dan Singapore dulu. Bisa tangkap dan penjarakan orang tanpa pengadilan. Lalu homeland security act dan US Patriot Act setelah 9/11,” ungkapnya menyebut produk hukum di sejumlah negara lain.

Artinya, UU Terorisme yang baru disahkan DPR RI itu berpeluang menimbulkan terjadinya kasus penangkapan dan pemenjaraan seseorang tanpa pengadilan?

“Tidak sejauh itu, namun definisi makin luas dan makin cair, sehingga potensi lahirnya kesewenang-wenangan makin terbuka. Karena UU lama lebih bicara post terrorism. UU baru bicara pre dan post terrorism, perencanaan, perekrutan, pengadaan, pelatihan, dan lain-lain,” jawabnya.

Dampaknya, karena definisi terorisme itu cair, maka -sekali lagi dikatakan- potensi kesewenang-wenangan juga amat mungkin terjadi, “penangkapan dan penahanan orang-orang tak bersalah yang hanya karena ‘dugaan’ saja,” jelasnya

Namun, tambahnya, terkait UU Terorisme  yang baru disahkan itu, “tak semua salah juga, perluasan cakupan diperlukan memang, asalkan pelaksanaannya tidak melanggar hukum dan HAM.”*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Konsumerisme Sumber Masalah yang Merusak Bangsa Indonesia

Konsumerisme Sumber Masalah yang Merusak Bangsa Indonesia

Ibnu Hamad: Tak Ada yang Dilanggar dari Pemberitaan Arrahmah

Ibnu Hamad: Tak Ada yang Dilanggar dari Pemberitaan Arrahmah

Poster Mabes Polri cegah virus corona

Gugus Tugas: Pasien Covid-19 Sembuh Makin Meningkat, yang Terpapar Perlahan Turun

Polisi Tetapkan Ahok Tersangka Kasus Penistaan Agama

Polisi Tetapkan Ahok Tersangka Kasus Penistaan Agama

IHW: Indonesia ‘Darurat’, Tak Masuk 10 Negara ‘Halal Food’

IHW: Indonesia ‘Darurat’, Tak Masuk 10 Negara ‘Halal Food’

Baca Juga

Berita Lainnya