Selasa, 6 Juli 2021 / 27 Zulqa'dah 1442 H

Nasional

Penahanan Terduga dalam RUU Terorisme Menjadi 21 Hari

zulkarnain/hidayatullah.com
Sekjen PPP Arsul Sani dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (29/03/2018).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Wakil Ketua Pansus Revisi Undang-Undang (RUU) Terorisme, Arsul Sani, mengatakan, pembahasan revisi Undang-Undang No 15 Tahun 2003 itu telah rampung dan hanya menyisakan pembahasan mengenai definisi.

Adapun terkait penangkapan dan masa penahanan, Arsul menyebut, disepakati peluasan kewenangan penegak hukum dalam melakukan upaya paksa berupa misalnya perpanjangan waktu penangkapan, dari 7 hari menjadi 14 hari.

Baca: BWU: Kewenangan Polisi dalam UU Terorisme sudah Cukup Besar

“Dan bisa ditambah tujuh hari lagi. Jadi totalnya terduga teroris untuk sampai menjadi tersangka teroris, itu bisa ditahan 14 hari bahkan bisa kemudian sampai 21 hari,” ujarnya kepada hidayatullah.com di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/05/2018).

Kemudian, tambahnya, setelah ditetapkan menjadi tersangka, maka seseorang bisa ditahan yang jangka waktu total penahanannya sedikit lebih panjang dari KUHAP.

Baca: Pembahasan RUU, Definisi “Teroris” pada UU Terorisme Dinilai Negatif

Arsul menerangkan, jika di KUHAP total jangka penahanan untuk semua macam jenis tindak pidana yang hukumannya di atas 9 tahun, mulai dari kewenangan polisi, penuntut, hakim tingkat pertama, banding, dan mahkamah agung itu selama 710 hari.

“Tapi kalau di Undang-Undang Terorisme, karena jangka waktu penangkapannya panjang dan karena waktu penyidik itu diperpanjang, itu totalnya 770 hari,” jelasnya.

Baca: Kapolri Minta Presiden Terbitkan Perppu Terorisme

Jadi, seseorang yang diproses hukum atas dasar UU Terorisme, dari mulai ditangkap sampai mendapat putusan yang berkekuatan tetap, dan sampai ke Mahkamah Agung, akan ditahan paling tidak 770 hari.

“Nah itu yang terkait dengan perluasan kewenangan,” tandasnya.*

Rep: Achmad Fazeri
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Walikota Bogor: Atasi Radikalisasi dengan Dialog dan Komunikasi Secara Inten

Walikota Bogor: Atasi Radikalisasi dengan Dialog dan Komunikasi Secara Inten

Sejumlah Aktivis Islam di Jawa Timur Dilaporkan Hilang

Sejumlah Aktivis Islam di Jawa Timur Dilaporkan Hilang

Menyesali Perbuatannya Menarik Cadar, Zarkasih Meminta Maaf kepada Patri

Menyesali Perbuatannya Menarik Cadar, Zarkasih Meminta Maaf kepada Patri

MUI NTB Usulkan Ahmadiyah Dibekukan

MUI NTB Usulkan Ahmadiyah Dibekukan

Dirjen Bimas Islam minta Selidiki Isu “Kiamat” di Ponorogo

Dirjen Bimas Islam minta Selidiki Isu “Kiamat” di Ponorogo

Baca Juga

Berita Lainnya