20 Tahun, FPKS Berkomitmen Hadirkan UU yang Prorakyat, Proumat, Pronasionalisme

"Fraksi PKS tegas dan terdepan menolak kebijakan yang menyulitkan ekonomi dan menekan daya beli rakyat kecil."

20 Tahun, FPKS Berkomitmen Hadirkan UU yang Prorakyat, Proumat, Pronasionalisme
Fraksi PKS DPR RI.

Terkait

Hidayatullah.com– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) genap berusia 20 tahun. Fraksi PKS di DPR RI mengakui selalu tampil sebagai pioner dan pelopor dalam berbagai program dan aktivitas di DPR.

Ketua FPKS Jazuli Juwaini dan Sekretaris FPKS Sukamta menyatakan, hal itu sejalan dengan visi Fraksi PKS: “Terdepan dalam Memperjuangkan Kepentingan Rakyat untuk Mewujudkan Indonesia yang Berkarakter, Bermartabat, Adil, dan Sejahtera.”

“Capaian ini tentu menjadi kado tersendiri dalam momentum Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-20,” ujar mereka kepada hidayatullah.com Jakarta lewat siaran persnya, Kamis (19/04/2018).

Baca: FPKS Mengaku Tak Pernah Setuju Miras Dijual Bebas di Minimarket

Diakui, memang masih banyak yang harus dibenahi dalam perjalanan FPKS sebagai garda terdepan dan corong kebijakan atau perjuangan PKS. Pun, para punggawa FPKS tidak boleh merasa cepat puas.

“Meski begitu, kita patut berbesar hati mengatakan jika Fraksi PKS selalu berusaha menjadi yang terdepan (pioner dan pelopor) dalam menghadirkan terobosan program dan kegiatan di DPR,” sebutnya.

Semua program dimaksud katanya tidak keluar dari koridor Tiga Garis Perjuangan FPKS yang telah dicanangkan sejak awal periode yaitu: Prokerakyatan, Prokeumatan, dan Propengokohan Nasionalisme Indonesia.

Baca: FPKS Perintahkan Anggotanya Perjuangkan Larangan LGBT

Jazuli pun menyebut sejumlah capaian, kebijakan, dan terobosan FPKS DPR selama ini.

Misalnya, di bidang legislasi, FPKS katanya berkomitmen menghadirkan UU yang prorakyat, proumat, pronasionalisme Indonesia.

“Fraksi PKS adalah inisiator tunggal RUU Kewirausahaan, pengusul RUU Pelarangan Miras, Larangan LGBT dan kumpul kebo dalam RUU KUHP, dan lain-lain. Fraksi PKS aktif membidani lahirnya UU Pelayanan Publik, UU Penanganan Fakir Miskin, UU SJSN dan BPJS, UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Jaminan Produk Halal, dan lain-lain,” sebutnya.

Baca: Penutupan Alexis, FPKS Dukung Pemprov DKI Tegakkan Aturan

Di bidang pengawasan dan anggaran, FPKS mendukung kebijakan dan anggaran yang berpihak pada rakyat miskin, petani, nelayan dan kelompok marjinal baik melalui progam bantuan maupun melalui program-program pemberdayaan.

“Sebaliknya, Fraksi PKS tegas dan terdepan menolak kebijakan yang menyulitkan ekonomi dan menekan daya beli rakyat kecil,” ungkapnya.*

Rep: SKR

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !