Jum'at, 22 Oktober 2021 / 16 Rabiul Awwal 1443 H

Nasional

Setelah Idul Fitri, MUI Mulai Lakukan Standardisasi Dai

muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin (dua dari kiri) bersama Pengurus MUI KH Cholil Nafis (kiri) dan jajaran pengurus lainnya pada acara pembukaan Rakornas Dakwah MUI di kompleks TMII, Jakarta Timur, 8 Mei 2017.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, mengatakan, setelah lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1439 H tahun ini, MUI akan mulai melalukan proses standardisasi dai.

Ia menjelaskan, standardisasi sifatnya seperti predikat berjenjang yang berbeda dengan sertifikasi. Sehingga hanya sebagai referensi untuk umat.

“MUI hanya merekomendasi, soal pemakaian kita serahkan pada umat,” ujarnya kepada hidayatullah.com di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (17/04/2018).

Kiai Cholil menegaskan, MUI tidak membatasi orang ceramah dimana saja. Tetapi, terangnya, dengan standardisasi bisa diketahui dai tersebut kapasitasnya sampai dimana.

“Ibaratnya ada kelasnya kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, hingga internasional. Tapi tetap diserahkan ke umat, misalnya dalam acara nasional tapi mau pakainya yang kelasnya kampung, tidak masalah,” ungkapnya.

Dalam menjalankan proses standardisasi itu, lanjutnya, MUI telah menyusun pedoman dakwah, poin-poin klasifikasi dai, dan membuat ToT.

“Tinggal setelah lebaran mau dimulai dari tingkat nasional,” imbuhnya.

Ditanya mengenai kriteria dai standar nasional, Kiai Cholil menjelaskan, di antaranya harus memahami hubungan agama dan negara. Di samping ilmu agamanya baik, mengerti hukum-hukum ajaran Islam, mengerti tafsir secara luas, paham gerakan atau paham keagamaan di Indonesia tentang ormas maupun sempalan, serta mengetahui juga tentang politik dan kebangsaan.

“Jadi antara kemampuan dasar keagamaan diukur dengan elaborasi wawasan kebangsaan, gerakan dan organisasi keislaman, serta isu-isu keagamaan,” paparnya.

“Yang banyak sempalan sekarang, kan, dai yang tidak jelas dari mana, pesantren bukan, organisasinya tidak jelas, muncullah sempalan-sempalan. Kalau gurunya jelas, basis massanya jelas, saya yakin tidak akan macam-macam,” tutup Kiai Cholil.

Ia menambahkan, pendaftaraan standardisasi nantinya berdasarkan rekomendasi dari ormas, perguruan tinggi, pesantren, atau pribadi yang telah memiliki kapabilitas.*

Rep: Ibnu Sumari
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Fadhli Zon: Hukum Harus Ditegakkan Meski Langit Runtuh

Fadhli Zon: Hukum Harus Ditegakkan Meski Langit Runtuh

Persis Jelaskan Mengapa Tak Hadiri Undangan Jokowi di Istana

Persis Jelaskan Mengapa Tak Hadiri Undangan Jokowi di Istana

Pesantren Bangsa

Muhaimin Iskandar: Pesantren Berperan Bagi Pembangunan Bangsa

Hermeneutika tak bisa menggati tafsir Al Quran

UBN: Sosok Ayah Ideologis dan Ayah Biologis Penting Bagi Anak

Di Sini Dilarang, Di Sana Berkibar

Di Sini Dilarang, Di Sana Berkibar

Baca Juga

Berita Lainnya