Sabtu, 6 Maret 2021 / 22 Rajab 1442 H

Nasional

Jokowi Terbitkan Perpres Tenaga Kerja Asing, ASPEK: Rakyat akan Jadi Penonton

muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), Mirah Sumirat, menyatakan, keputusan Presiden Joko Widodo melalui Perpres No 20 tahun 2018 yang malah semakin memperkuat membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia.

“Dengan perpres tersebut proses pengajuan TKA yang akan datang ke Indonesia hanya perlu waktu satu hari dan paling lambat dua hari proses pengajuan sudah selesai dan dapat izin,” ujarnya di Jakarta, Senin (09/04/2018) lansir KBRN.

Baca: Perpres Permudah Tenaga Kerja Asing Dinilai Pinggirkan Pekerja Lokal

Tak hanya itu, menurut Mirah dengan keluarnya perpres tersebut, izin tinggal TKA diberikan selama dua tahun dan ini bisa diperpanjang. Perpanjangan ini tanpa batas waktu sampai kapan TKA tersebut tinggal di Indonesia.

“Hal ini lah yang kemudian yang membuat rakyat Indonesia khususnya pekerja Indonesia khawatir dan kecewa atas kebijakan pemerintah terhadap TKA yang ke Indonesia,” tambahnya.

Baca: Anggota DPR: Masa Pekerja Kasar saja Harus Impor

Mirah menilai harapan pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 20/2018 akan membawa angin segar investasi berlawanan dengan dampak yang akan diterima rakyat Indonesia.

“Seharusnya pemerintah memberikan prioritas utama terlebih dahulu bagi rakyatnya sendiri, bukan malah memberikan karpet merah serta kenyamanan bagi rakyat asing,” tegasnya.

Mirah meyakini dengan keluarnya keputusan presiden tersebut, rakyat Indonesia hanya akan jadi penonton bagi TKA yang masuk ke Indonesia.

Baca: Pimpinan Komisi IX DPR: Pekerja Lokal Harus Lebih Diutamakan

Apalagi, TKA yang masuk ke Indonesia bekerja mulai dari level high skill sampai lower skill, mulai dari komisaris sampai tukang-tukang batu dan cleaning service. Parahnya lagi gaji mereka 5 x lipat dari pekerja lokal/Indonesia.

“Negara harus hadir dalam melindungi tenaga kerja lokal. Sebagaimana amanah undang-undang, negara menjamin ketersediaan pekerjaan layak dan upah layak bagi warga negaranya,” pungkasnya.*

Baca: Senator Komisi III Desak Perpres Bebas Visa Dicabut

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Kemenag Gelar Rakornas Ditjen Pendis dan Pelatihan Jurnalistik

Kemenag Gelar Rakornas Ditjen Pendis dan Pelatihan Jurnalistik

Nashirul: Keadilan Harus Ditegakkan

Nashirul: Keadilan Harus Ditegakkan

Soal Izin Gereja Rehoboth, Kemenag Bandung: Kita Tidak Asal Rekomendasi

Soal Izin Gereja Rehoboth, Kemenag Bandung: Kita Tidak Asal Rekomendasi

Investor Timur Tengah Minati Perbankan Syariah Indonesia

Investor Timur Tengah Minati Perbankan Syariah Indonesia

MUI dan Ormas Islam Desak Pemerintah Larang Propaganda LGBT

MUI dan Ormas Islam Desak Pemerintah Larang Propaganda LGBT

Baca Juga

Berita Lainnya