Senin, 25 Januari 2021 / 11 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

ICMI Minta Pemerintah dan Masyarakat Tidak Biarkan LGBT

andi/hidayatullah.com
Bagikan:

Hidayatullah.com– Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) meminta pemerintah dan masyarakat tidak membiarkan aktivitas homoseksual, sodomi, pencabulan, dan orientasi seksual menyimpang lainnya (LGBT) hidup dan tumbuh di tengah masyarakat Indonesia.

“Kita sudah dengar semua di TV bahwa sekian banyak orang menyodomi anak-anak. Ada yang satu orang sodomi 85 anak. Gila. Kita enggak boleh diem-diem. Kita mempunyai organisasi yang besar seperti ICMI harus melangkah, berbuat, berjuang untuk itu semua,” kata Wakil Ketua Umum ICMI Sri Astuti Buchari di kantor pusat kegiatan ICMI, Jakarta, Jumat (06/04/2018).

Baca: ICMI Minta DPR Perluas Kriteria Zina dalam UU KUHP

Berkembangnya aktivitas seksual menyimpang di tengah masyarakat menurut ICMI harus dicegah dengan sosialisasi dan rehabilitasi.

Pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, dokter puskesmas, pemuka agama, pemuka adat, kelompok masyarakat, TNI, Polri, media cetak, elektronik, dan digital untuk menutup situs porno dan grup LGBT di media sosial.

Baca: ICMI: Negara Perlu Rumuskan Hukum Atur Pencegahan LGBT

Serta mengkampanyekan hindari perilaku seks bebas dan menginformasikan dampak perilaku seks bebas, juga mengadakan penyuluhan ke sekolah menengah dan perguruan tinggi, dan membuat atau merevisi modul informasi Infeksi Menular Seksual (IMS).

Terutama informasi tentang dampak perilaku seks bebas untuk generasi muda, yang mencakup penjelasan tentang resiko di tengah gempuran digital, resiko tertinggi perilaku seks anal untuk penularan seks bebas, gerakan abstinensi (tidak melakukan hubungan seks di luar nikah), dan kampanye I am proud to be a virgin (aku bangga jadi perawan atau perjaka).* Andi

Baca: “RUKHP Perlu Dikawal, Agar Liberalisasi Seksualitas dan LGBT Tak Makin Marak”

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Penanganan LGBT di Indonesia Harus Komprehensif

Penanganan LGBT di Indonesia Harus Komprehensif

Eep: Quick Count Tak Bisa Dipakai untuk Rumuskan Konklusi

Eep: Quick Count Tak Bisa Dipakai untuk Rumuskan Konklusi

Komnas HAM Desak SBY Terbitkan PP Soal Jilbab Diakhir Jabatannya

Komnas HAM Desak SBY Terbitkan PP Soal Jilbab Diakhir Jabatannya

Ulama Madura: Awas Teror Sedang Dilakukan pada Lembaga Kemanusiaan

Ulama Madura: Awas Teror Sedang Dilakukan pada Lembaga Kemanusiaan

Rakyat Indonesia Tuntut Pemerintah Selandia Baru Hukum Berat si Teroris

Rakyat Indonesia Tuntut Pemerintah Selandia Baru Hukum Berat si Teroris

Baca Juga

Berita Lainnya