Soal Ahok, Pakar Hukum: Napi Tak Bisa Dipindahkan ke Rutan

Kalau alasan Ahok ditahan di Rutan Mako Brimob karena kondisi lapas tidak aman, menurut Fickar, kepolisianlah yang bertanggung jawab atas keamanan Ahok.

Soal Ahok, Pakar Hukum: Napi Tak Bisa Dipindahkan ke Rutan
Andi/hidayatullah.com
Massa peserta Aksi 55 menuntut Ahok dihukum maksimal oleh Majelis Hakim di Jakarta, Jumat (05/05/2017).

Terkait

Hidayatullah.com– Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menyoal penahanan terpidana penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Menurutnya, seorang narapidana tidak bisa dipindahkan di rutan.

“Fungsi rutan bukanlah untuk membina narapidana, tetapi untuk menahan sementara seorang tersangka atau terdakwa,” terangnya kepada hidayatullah.com, Senin (02/04/2018).

Baca:Komisi Hukum MUI: Seharusnya Ahok Dipindahkan ke Lapas

Fickar menyebutkan, pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman RI No 01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Pemindahan Narapidana, Anak Didik dan Tahanan menyatakan, pemindahan narapidana, anak didik dan tahanan, dapat dilakukan di dalam satu wilayah hukum Kanwil Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM), atau antar wilayah hukum kanwil Departemen Kehakiman.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seorang narapidana tidak dapat dipindahkan ke rutan, karena sesuai dengan fungsinya, LP yakni tempat untuk melakukan pembinaan narapidana. Dan jika narapidana harus dipindahkan, maka hanya dapat dipindahkan ke LP wilayah lain bukan rutan,” jelasnya.

Baca: PK Ahok Ditolak MA Dinilai Sudah Tepat

Kalau alasan Ahok ditahan di Rutan Mako Brimob karena kondisi lapas tidak aman, menurut Fickar, kepolisianlah yang bertanggung jawab atas keamanan Ahok.

“Bukan berarti narapidana harus di Rutan Kepolisian. Keliru itu,” ujarnya.

Tapi bukankah Menkumham punya kewenangan diskresi? Benar, kata Fickar, dia punya kewenangan itu dan diskresi tersebut dalam keadaan normal bisa diuji ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tapi, kata dia melanjutkan, diskresi itu bisa dibuat jika belum ada peraturan.

“Jika aturannya sudah jelas, (tapi buat diskresi) ya menteri melanggar UU,” katanya.* Andi

Baca: Kuasa Hukum Menuduh Pelapor Ahok Merupakan Pembencinya

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !