Rabu, 20 Januari 2021 / 6 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

INDEF: Utang Pemerintah Tak Sebanding dengan Pertumbuhan Ekonomi

Aksi protester menolak utang (ist)
Bagikan:

Hidayatullah.com– Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengungkapkan, pada hakikatnya utang bukan suatu hal yang haram asalkan penggunaannya tepat.

Hanya saja masalahnya, kata dia, utang pemerintah yang diklaim masih aman karena hanya 29,2 persen dari produk domestik bruto (PDB) belum bisa meningkatkan produktivitas ekonomi.

Menurut Bhima, penilaian tersebut sangat mungkin adalah klaim yang keliru. Karena seharusnya utang sebagai leverage (daya ungkit) mestinya berkorelasi positif terhadap sektor produktif.

Ia menjelaskan, salah satu indikator menilai produktivitas ekonomi adalah kinerja ekspor dan industri manufaktur. Pasalnya, dalam 3 bulan berturut-turut neraca perdagangan tercatat terus mengalami defisit, dari Desember 2017 hingga Februari 2018 kinerja ekspor bulan Februari pun anjlok 3,14 persen dibanding bulan Januari.

Baca: Sri Lanka Negara Asia Pertama Masuk Perangkap Utang China

Sementara, lanjut Bhima, banjir impor tidak terbendung. Dan tren defisit perdagangan diprediksi akan terus berlanjut hingga Mei-Juni saat Ramadhan, dimana impor barang konsumsi secara seasonal (musiman) meningkat.

“Melihat hal ini wajar apabila terjadi diskonektivitas alias enggak nyambung antara utang naik dan kinerja ekspor. Toh kalaupun ekspor naik itu karena harga secara global batubara dan CPO sedang membaik, bukan karena ekspor industri bernilai tambahnya meningkat,” paparnya kepada hidayatullah.com, Senin (26/03/2018).

Indikator lain, lanjutnya, adalah kinerja industri manufaktur yang loyo. Industri manufaktur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami deindustrialisasi alias porsinya anjlok terhadap PDB.

Baca: Proyek Kereta Api Cepat Justru Sebabkan Hutang Negara Bertambah

Bhima menerangkan, tahun 2017 porsi sektor manufaktur hanya 20,16 persen dari PDB, turun dibanding tahun 2008 yakni 27,8 persen. Dan pertumbuhan sektor manufaktur juga berada di bawah pertumbuhan PDB.

“Sehingga deindustrialisasi dini ini akibat sektor manufaktur kurang diperhatikan,” imbuhnya.

Paket kebijakan yang jumlahnya 16, menurut Bhima, juga hanya memberi iming-iming ke investor dan pelaku industri, karena faktanya di lapangan banyak paket macet. Padahal 14 persen tenaga kerja terserap ada di sektor manufaktur.

“Jadi perlu dipertanyakan, utang yang naik itu sebenarnya kemana larinya?” pungkasnya.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

PKB Dukung Jokowi-JK Naikkan harga BBM

PKB Dukung Jokowi-JK Naikkan harga BBM

Masjid Raya Darussalam Palangkaraya Direnovasi Rp 120 Miliar

Masjid Raya Darussalam Palangkaraya Direnovasi Rp 120 Miliar

Diancam Kelompok Tertentu, Panitia Zakir Naik Tidak Tanggapi Serius

Diancam Kelompok Tertentu, Panitia Zakir Naik Tidak Tanggapi Serius

Korban Bencana Sulsel Perlu Bantuan Bersihkan Lumpur dan Material

Korban Bencana Sulsel Perlu Bantuan Bersihkan Lumpur dan Material

Indonesia Harus Desak PBB Tindak Israel

Indonesia Harus Desak PBB Tindak Israel

Baca Juga

Berita Lainnya