Kamis, 28 Januari 2021 / 14 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

Yusril: Hak Konstitusional Bercadar Tak Bisa Dikesampingkan Aturan Perguruan Tinggi

Jayadi/dpr ri
Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra memberikan masukan terkait Perppu Ormas dalam RDPU dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Meski sudah mendapatkan banyak penolakan bahkan somasi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi di Sumatera Barat masih kukuh melarang cadar, yang dalam surat edaran terbarunya diganti dengan kata “penutup wajah”.

Pakar Hukum Prof Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemakaian cadar adalah hak setiap orang untuk menggunakan pakaian yang diyakininya sebagai sebuah perintah agama.

Meski ia termasuk yang tidak menganut pandangan cadar itu wajib, tapi ia menghormati keragaman penafsiran atau pemahaman dan pelaksanaan dari ajaran agama Islam mengenai cadar.

“Itu hak yang harus dihormati,” tegasnya saat dihubungi hidayatullah.com, Jumat (23/03/2018).

Baca: Pakar Hukum: Larangan Cadar IAIN Bukittinggi Melanggar Konstitusi

Karena itu, kata Yusril, tidak semestinya pemakaian cadar dilarang. Sebab itu bagian dari hak asasi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar.

“Jadi hak konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dikesampingkan oleh satu aturan kebijakan yang dibuat oleh perguruan tinggi,” terangnya.

Yusril menegaskan, otoritas kampus tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

Undang-Undang pun, kata dia, tidak bisa menyampingkan hak yang diberikan konstitusi. Kecuali dalam keadaan perlu dilakukan pembatasan. Seperti misalnya hak asasi manusia (HAM) yang absolut karena diatur UUD. Undang-Undang bisa membatasi pelaksanaannya demi kepentingan orang-orang lain.

“Tapi kalo mengenai orang pakai cadar, enggak ada keperluannya,” ucapnya.

Baca: Amnesty International: Larangan Cadar IAIN Bukittinggi Melanggar HAM

Karena itu, menurutnya, larangan cadar itu semestinya dicabut.

“Kalau (bentuknya) peraturan, daripada kita ribut, dibawa aja ke Mahkamah Agung, suruh batalin,” sarannya.

Tapi kalau larangan cadar dalam bentuk surat edaran, kata dia, abaikan saja. Sebab tidak punya kekuatan hukum.* Andi

Baca: Komnas HAM: Pemakai Cadar Punya Hak Asasi, Harus Diakomodasi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Majelis Tinggi Khonghucu Desak Proganda LGBT Dihentikan

Majelis Tinggi Khonghucu Desak Proganda LGBT Dihentikan

Gus Solah: Berpikir Radikal Itu Tidak Masalah

Gus Solah: Berpikir Radikal Itu Tidak Masalah

TVRI Klarifikasi Soal Mimbar Agama, Programnya Dipindah ke Jam 5 Sore

TVRI Klarifikasi Soal Mimbar Agama, Programnya Dipindah ke Jam 5 Sore

Dosen Ummul Qura Makkah: Kedzaliman dan Kebodohan Penyebab Perselisihan

Dosen Ummul Qura Makkah: Kedzaliman dan Kebodohan Penyebab Perselisihan

HTI: Khilafah ISIS Tidak Memenuhi Syarat

HTI: Khilafah ISIS Tidak Memenuhi Syarat

Baca Juga

Berita Lainnya