Rabu, 24 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Ahli: UU Ormas Bertentangan dengan Asas Proses Hukum yang Adil

yahya g nasrullah/hidayatullah.com
Ahli yang juga Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira, di Gedung MK, Jakarta, di sela-sela sidang gugatan UU Ormas, Rabu (22/03/2018).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Ahli yang juga Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indra Perwira mengatakan, Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang baru bertentangan dengan asas due process of law (proses hukum yang adil) sebagai prinsip pokok negara hukum.

Indra menjelaskan, doktrin due process of law memiliki dua dimensi pemikiran yang saling terkait. Yaitu, mencegah penguasa menjalankan kesewenangan secara sewenang-wenang dan melindungi hak asasi manusia (HAM).

“Dengan due process of law penguasa hanya dapat menjalankan kewenangan sesuai cara-cara yang ditentukan oleh hukum,” ujarnya saat menjadi ahli dari pemohon dalam sidang terakhir gugatan UU Ormas di Gedung MK, Jakarta, Selasa (20/03/2018).

Baca: Frasa ‘Paham Lain’ pada UU Ormas Dinilai Kemunduran Melebihi Orde Baru

Sayangnya, terang Indra, dalam UU Ormas saat ini proses peradilan tersebut dihilangkan.

Padahal, jelasnya, secara filofosis doktrin due process of law adalah prasyarat dan tameng bagi sebuah keputusan pemerintah agar keputusan tersebut tidak sewenang-wenang.

Oleh karena itu, lanjutnya, doktrin due process of law salah satunya diwujudkan dengan melibatkan fungsi supervisi dari kuasa kehakiman terhadap keputusan pemerintah yang akan berdampak pada perampasan HAM sebelum keputusan tersebut dieksekusi.

“Pengawasan kehakiman tidak cukup dilakukan pasca keputusan tersebut melalui Judicial Review, hal tersebut sama saja dengan membiarkan pelanggaran HAM. Peran kehakiman harus ditarik lebih awal sebelum keputusan pemerintah tersebut dapat dieksekusi,” paparnya.

Baca: Imparsial: Beberapa Pasal UU Ormas Sangat Berbahaya, Penting Direvisi

Karenanya, menurut Indra, penghapusan mekanisme peradilan sebelum pemerintah memiliki wewenang membubarkan ormas, bertentangan dengan dasar pemikiran bahwa peradilan harus memiliki tameng bagi keputusan pemerintah yang berpotensi melanggar HAM.

“Bahwa keputusan pembubaran ormas dapat menjadi objek PTUN hal itu merupakan upaya hukum lain yang tidak bersifat alternatif terhadap izin dari peradilan sebelum pembubaran itu dilakukan,” pungkasnya.

Saat ini, sidang gugatan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang sebelumnya berupa Perppu dari UU Nomor 17 Tahun 2013 itu memasuki babak kesimpulan. Sebelum nantinya majelis hakim konstitusi akan memutuskan apakah gugatan diterima atau ditolak.*

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Sejarawan: Ada Ilmuwan Kurang PD Sampaikan Kisah Isra’ Mi’raj

Sejarawan: Ada Ilmuwan Kurang PD Sampaikan Kisah Isra’ Mi’raj

Wamenag: Seni Budaya Islam Mesti Jadi Alternatif dari Arus Budaya Negatif

Wamenag: Seni Budaya Islam Mesti Jadi Alternatif dari Arus Budaya Negatif

Pihak STIE Ahmad Dahlan, Polri, dan TNI Duduk Bersama

Pihak STIE Ahmad Dahlan, Polri, dan TNI Duduk Bersama

Komaruddin Hidayat: Kita Berhasil Pilih Presiden, tapi Gagal Memilih Pemimpin

Komaruddin Hidayat: Kita Berhasil Pilih Presiden, tapi Gagal Memilih Pemimpin

Pencantuman Aliran Kepercayaan, KH Ma’ruf: Pakai Kartu Ormas Saja

Pencantuman Aliran Kepercayaan, KH Ma’ruf: Pakai Kartu Ormas Saja

Baca Juga

Berita Lainnya