Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

UU MD3 Berlaku Dinilai Kemunduran Demokrasi

skr/hidayatullah.com
Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Hari ini, Kamis (15/03/2018), Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mulai berlaku, meskipun tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

“UU yang telah disetujui DPR walaupun tidak ditandatangani (presiden), berdasarkan ketentuan dalam konstitusi setelah 30 hari, tetap sah menjadi UU,” jelas Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Hidayatullah.com Jakarta.

Diketahui, alasan presiden tidak menandatangani UU MD3 itu, kata Menkumham Yasonna Laoly, dikarenakan menimbulkan polemik dan penolakan dari masyarakat, termasuk pasal-pasal yang dianggap kontroversi.

Baca: UU MD3 Digugat ke MK oleh Pakar Hukum Tata Negara

Menurut Fickar, itulah contoh UU yang menterinya kurang koordinasi dengan Presiden.

“Bahkan terkesan sok tahu. Sehingga ketika UU sudah jadi, presiden baru tahu dan komplain. Akibatnya Presiden tidak mau menandatanganinya,” ujarnya.

Fickar mengatakan, salah satu dampak dari pasal ancaman pidana kepada masyarakat yang ada di dalam UU MD3 adalah, demokrasi semakin mundur dan DPR semakin tidak mau dikontrol.

“Ketentuan pasal ini kontroversi. Ini pasal mengancam. Dengan pasal ini seolah-olah rakyat diancam oleh wakilnya sendiri untuk tidak boleh keras-keras mengkritik wakilnya,” ucapnya.

Mestinya, kata Fickar, tanpa ada pasal itupun, anggota DPR yang merasa dirugikan oleh orang atau pihak, tetap punya hak untuk melaporkan pidana.

Baca: DPR Setujui Revisi UU MD3, Dahnil Sampaikan Kritikan

Ia memandang, penerapan pasal ini dapat berakibat semakin tidak tersentuhnya lembaga DPR dan membuat potensi korupsi semakin tumbuh subur di DPR.

“Karena organisasi/masyarakat semakin khawatir dan takut melaporkan korupsi di DPR,” ujarnya.* Andi

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

SAFEnet: Pembatasan Akses Medsos Mengekang Kebebasan Berekspresi

SAFEnet: Pembatasan Akses Medsos Mengekang Kebebasan Berekspresi

Menag Minta Garuda Tambah Gate

Menag Minta Garuda Tambah Gate

Aksi Tolak RUU HIP, Ribuan Massa Shalat Berjamaah

Aksi Tolak RUU HIP, Ribuan Massa Shalat Berjamaah

Ahmad Zainuddin: Pemberian Visa Kepada Atlet Israel Melukai Hati Bangsa

Ahmad Zainuddin: Pemberian Visa Kepada Atlet Israel Melukai Hati Bangsa

KNPI Minta Menag Klarifikasi Soal Al Zaitun

KNPI Minta Menag Klarifikasi Soal Al Zaitun

Baca Juga

Berita Lainnya