Jum'at, 26 Maret 2021 / 12 Sya'ban 1442 H

Nasional

Soal Wiranto, Pakar Hukum: Eksekutif Tak Bisa Intervensi KPK

zulkarnain/hidayatullah.com
Menkopolhukam Wiranto di Jakarta.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Menanggapi permintaan Menko Polhukam Wiranto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menunda proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi, Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai Wiranto tidak bisa menempatkan diri.

Meski maksud Wiranto kelihatan baik, yakni menjaga stabilitas jalannya demokrasi, namun menurutnya itu dapat diartikan juga sebagai sikap permisif terhadap sikap koruptif dalam demokrasi.

“Sesungguhnya ‘politik biaya tinggi’ akan terus merusak demokrasi Indonesia,” katanya.

Sepanjang ada bukti yang cukup, kata dia, KPK dapat menetapkan siapa saja termasuk calon kepala daerah.

“Tidak ada kekuasaan apapun yang dapat menghentikan, kecuali upaya hukum lainnya seperti praperadilan -itupun jika perkaranya belum diadili di pengadilan- atau mengubah norma melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi,” jelasnya kepada hidayatullah.com Jakarta, Rabu (14/03/2018).

Baca: ACTA Dukung KPK Bongkar Kasus Korupsi Peserta Pilkada

“Eksekutif setinggi apapun jabatannya tidak bisa intervensi pada kekuasaan kehakiman termasuk pada KPK sebagai penegak hukum independen yang bagian dari kekuasaan kehakiman,” tambahnya.

Urusan KPK itu, kata Fickar, adalah penegakan hukum. Bukan politik.

“Jadi tidak ada masalah. Bahkan kalau ‘kegaduhan politik’ jadi pertimbangan, justru KPK itu berpolitik,” ucapnya.

Penegakan hukum terhadap calon kepala daerah yang terindikasi korupsi ini, terangnya, agar juga memudahkan pemilih untuk tidak memilih koruptor, “Yang jika jadi mungkin akan lebih banyak merugikan negara,” pungkasnya.* Andi

Baca: Pilkada 2018, KPK-Polisi Diminta Awasi Praktik Politik Uang

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Kurikulum Pendidikan di Indonesia Dinilai tersusupi Liberalisme

Kurikulum Pendidikan di Indonesia Dinilai tersusupi Liberalisme

JK Perintahkan Pengurus Masjid Bakar Tabloid “Indonesia Barokah”

JK Perintahkan Pengurus Masjid Bakar Tabloid “Indonesia Barokah”

Kasal Ajak Prajurit TNI Makmurkan Masjid

Kasal Ajak Prajurit TNI Makmurkan Masjid

⁠⁠⁠⁠⁠Konsep Halalan Thoyyiban Dapat Perpanjang Umur

⁠⁠⁠⁠⁠Konsep Halalan Thoyyiban Dapat Perpanjang Umur

Pakar: Kasus Banyuwangi Test Case Kaum Komunis

Pakar: Kasus Banyuwangi Test Case Kaum Komunis

Baca Juga

Berita Lainnya