Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

Ahli Pidana: PK Ahok Tidak Memenuhi Alasan Yuridis

Anggota Komisi Hukum & Perundang-undangan MUI Pusat, Dr Abdul Chair Ramadhan
Bagikan:

Hidayatullah.com– Ahli Hukum Pidana Abdul Chair Ramadhan mengatakan, pengajuan Peninjauan Kembali atau PK terpidana penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak memenuhi alasan yuridis.

Ia menjelaskan, dalil novum (keadaan baru) sebagai dasar permohonan PK yang diajukan oleh Ahok terkesan hanya berupa “tafsiran” belaka.

“Konsekuensi novum yang hanya berupa tafsiran belaka tentulah tidak dapat diterima,” ujarnya kepada hidayatullah.com Jakarta , Senin (26/02/2018).

Baca: Sidang Perdana, PK Ahok Diharapkan Ditolak Majelis Hakim

Hal itu, paparnya, karena Ahok mendalilkan putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap Buni Yani sebagai novum, dan itu jelas tidak dapat diterima.

Sebab, jelasnya, antara putusan Buni Yani dengan putusan Ahok adalah dua perkara yang berbeda, tidak memiliki hubungan yuridis dalam kaitannya dengan permohonan PK yang diajukan oleh Ahok.

Baca: JPU: Kasus Ahok dan Buni Yani Berbeda, Jangan Disamakan

Abdul Chair menyampaikan, Buni Yani divonis dengan Pasal 32 ayat 1 jo Pasal 48 ayat 1 UU ITE, sedangkan Ahok divonis dengan Pasal 156a huruf a KUHP, yakni melakukan penodaan terhadap ajaran agama Islam tepatnya Surah Al-Maidah ayat 51 terkait ucapannya di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Baca: Gus Solah Nilai Umat Perlu Kawal PK Ahok

Kemudian, sambungnya, PK dapat diajukan “apabila dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan.” Dimana ketentuan ini menunjuk pada putusan yang diterapkan kepada Terpidana yang mengajukan PK. Bukan dimaksudkan adanya dua putusan yang berlainan antara orang yang satu yang dalam hal ini sebagai pemohon PK dengan putusan orang lain.

“Mendalilkan putusan Buni Yani yang dijadikan dalil sebagai putusan yang terdapat saling pertentangan dengan putusan Ahok adalah tidak dibenarkan,” tandasnya.*

Baca: Dinilai Vonis 2 Tahun Penjara Ahok Tak Memuaskan, PK Jangan Diterima

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

Jusuf Kalla: Umat Islam harus lebih Banyak Lahirkan Pengusaha

Jusuf Kalla: Umat Islam harus lebih Banyak Lahirkan Pengusaha

Warga Pidie Sambut Ramadhan dengan Majelis Shalawat

Warga Pidie Sambut Ramadhan dengan Majelis Shalawat

PP Muhammadiyah Bersilaturrahim dengan Pengurus Persis

PP Muhammadiyah Bersilaturrahim dengan Pengurus Persis

IMS Tasyakuran Proses dimulainya pembangunan RS dan Stikes Madani

IMS Tasyakuran Proses dimulainya pembangunan RS dan Stikes Madani

Meski Rokok Disebut “Produk Legal”, Dinilai Tak Serta Merta Boleh Diiklankan

Meski Rokok Disebut “Produk Legal”, Dinilai Tak Serta Merta Boleh Diiklankan

Baca Juga

Berita Lainnya