Kamis, 25 Maret 2021 / 11 Sya'ban 1442 H

Nasional

RKUHP, Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Kemunduran Demokrasi

Muhammad Abdus Syakur/Hidayatullah.com
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, pucuk pemerintahan Indonesia saat ini.
Bagikan:

Hidayatullah.com– Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 Maneger Nasution mengatakan, kembali diaturnya pasal tentang Penghinaan Presiden dalam RKUHP yang baru merupakan sebuah bentuk kemunduran demokrasi.

“Terbukti pengalaman kita penghinaan terhadap presiden menjadi pasal karet,” ujar Direktur Pusdikham UHAMKA ini di AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (13/02/2018).

Menurutnya, soal pengaturan pidana penghinaan sudah ada payung hukum bagi semua orang. Sehingga, kata dia, tidak perlu lagi bicara soal presiden punya pasal sendiri mengenai nama baik.

Baca: Pers Akan Menjadi Korban Pertama Pasal Penghinaan Presiden

“Indonesia rasanya sudah paham mana mengkritik mana yang menghina, demokrasi kita masuk ke titik nadir,” ungkapnya.

Sebelumnya, pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP yang lama, yakni Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137, telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Baca: Hendropriyono Dukung Hidupkan Pasal Penghinaan Presiden, Jokowi Setuju

Namun disebutkan bahwa pasal penghinaan presiden dalam RKUHP yang sedang digodok di DPR ini berbeda dengan pasal di KUHP sebelumnya. Perbedaan signifikan yakni terdapat di delik. Jika pada KUHP sebelumnya adalah delik umum, maka dalam RKUHP menjadi delik aduan.

Untuk diketahui, pasal tentang penghinaan presiden dalam RKUHP saat ini mengatur setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.*

Baca: Rakyat Butuh Keadilan, Bukan RUU Penghinaan Presiden

Rep: Yahya G Nasrullah
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

KNRP Akan Berangkatkan Relawan dan Artis ke Palestina

KNRP Akan Berangkatkan Relawan dan Artis ke Palestina

Menag Tegaskan Pemberantasan Korupsi Jadi Keharusan

Menag Tegaskan Pemberantasan Korupsi Jadi Keharusan

Eks Ajudan Jokowi Listyo Sigit Ditunjuk Jadi Kabareskrim Polri

Eks Ajudan Jokowi Listyo Sigit Ditunjuk Jadi Kabareskrim Polri

Nilai Ahok dan Pengacara Lecehkan Kiai Ma’ruf, Pelajar NU Siap Jihad

Nilai Ahok dan Pengacara Lecehkan Kiai Ma’ruf, Pelajar NU Siap Jihad

Kemenag Terbitkan Panduan Kurikulum Darurat bagi Madrasah selama Pandemi

Kemenag Terbitkan Panduan Kurikulum Darurat bagi Madrasah selama Pandemi

Baca Juga

Berita Lainnya