frontpage hit counter

Terkait Al-Maidah 51, PP Muhammadiyah: Menyampaikan Ajaran Agama Kewajiban

Kata Fathurrahman, aspirasi politik masyarakat beradasarkan afiliasi ideologi politik, suku, daerah, dan bahkan agama tidak dilarang dalam konstitusi Indonesia.

Terkait Al-Maidah 51, PP Muhammadiyah: Menyampaikan Ajaran Agama Kewajiban
muhammad abdus syakur/hidayatullah.com
[Ilustrasi] Massa Aksi Bela Islam II menuntut proses hukum yang adil atas kasus Ahok diduga menghina al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 51 di Jakarta, Jumat (04/11/2016).

Terkait

Hidayatullah.com– Materi khutbah yang disusun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertujuan untuk mencegah kampanye yang dilarang, seperti politik uang, menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta penyebaran informasi hoax.

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan, selama satu bulan kampanye di Pilkada DKI 2017, banyak khutbah yang menyampaikan ajaran Al-Maidah ayat 51. Menurutnya, hal itu sebetulnya boleh saja disampaikan. Tapi tidak setiap Jumat didengar. Biarkan pemilihan menjadi urusan pribadi, kata Rahmat, Jumat lalu diwarta media.

Baca: PP Muhammadiyah: Negara Tak Perlu Ambil Alih Materi Khutbah

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fathurrahman Kamal menegaskan, sudah menjadi kewajiban para agamawan menyampaikan ajaran dan keyakinan agamanya.

“Yang dilarang itu ialah penyampaian yang bermuatan agitasi, intimidasi, dan pemaksaan,” ucapnya kepada hidayatullah.com Jakarta, Selasa (13/02/2018).

Ia menerangkan, aspirasi politik masyarakat beradasarkan afiliasi ideologi politik, suku, daerah, dan bahkan agama tidak dilarang dalam konstitusi Indonesia.

Baca: Maneger: Bawaslu Tak Punya Mandat “Mengawasi” Mimbar Jumat

Agama Islam, kata dia, melarang komunikasi dakwah yang sarat dengan kebencian, pemaksaan, dan apalagi adu domba.

“Para khatib mestinya memahami persoalan elementer semacam ini,” katanya.

Ia yakin umumnya para khatib berafiliasi dengan lembaga atau organisasi tertentu yang diakui keberadaannya oleh konstitusi.

“Mengapa tidak, misalnya, Bawaslu urun rembug dengan kekuatan-kekuatan umat atau civil society tersebut, ketimbang melakukan kebijakan yang riskan disalahtafsirkan,” sarannya.* Andi

Baca: MUI Minta Pemerintah Juga Atur Khutbah di Gereja

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.hidayatullah.com dan Segera Update aplikasi hidcom untuk Android . Install/Update Aplikasi Hidcom Android Anda Sekarang !

Topik: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sebarkan tautan berikut :

Baca Juga Berita Menarik Lainnya !