Rabu, 27 Januari 2021 / 14 Jumadil Akhir 1442 H

Nasional

Ka Ops Brigade Persis Meninggal, Penganiayanya Bisa Diproses Hukum

ist.
Pria berkaos dan berompi merah ini (diborgol) dibenarkan oleh pihak PP Persis sebagai pelaku penganiaya Kepala Operasi Brigade PP Persis R Prawoto di Bandung, Jawa Barat, Kamis (01/02/2018).
Bagikan:

Hidayatullah.com– Meninggalnya Kepala Operasi (Ka Ops) Brigade Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), R Prawoto, setelah dianiaya di Bandung, Jawa Barat, Kamis (01/02/2018), mendapat sorotan dari Pakar Psikologi Forensik, Reza Indragiri Amriel.

Sempat beredar kabar bahwa penganiaya korban adalah orang dengan gangguan kejiwaan (gila), meskipun kabar ini belum tentu benarnya. Namun demikian, Reza melihat kasus ini tetap bisa diproses secara hukum.

“Pertama, semoga pelaku penganiayaan bukanlah orang skizofrenia yang dikondisikan untuk menyerang Ustad R. Prawoto. Kedua, anggaplah orang skizofrenia maupun jenis-jenis abnormalitas psikis lainnya tidak bisa dihukum. Tapi polisi tetap perlu mencari tahu siapa yang semestinya menjaga orang tersebut,” terangnya kepada hidayatullah.com, Kamis (01/02/2018).

Hal ini, menurutnya, telah diatur dalam KUHP.

“Karena sesuai pasal 491 KUHP. Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah. Jadi, barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga,” tegasnya.

Reza menambahkan, KUHP tersebut memang tidak relevan dengan kondisi saat ini.

“KUHP memang sudah sangat ketinggalan zaman. Tapi bisa saja hakim bikin terobosan dengan mengonversinya ke nilai zaman now,” ucapnya berseloroh.

Baca: Kepala Operasi Brigade PP Persis Meninggal Dunia setelah Dianiaya

Reza berharap, aparat kepolisian bisa segera melakukan pemeriksaan menyeluruh atas diri pelaku.

“Tidak semua jenis gangguan kejiwaan bisa membuat pelaku kejahatan lolos dari hukum dengan memanfaatkan pasal 44 KUHP. Jadi, harus dipastikan seakurat mungkin diagnosis kejiwaan si pelaku,” katanya.

Bahkan lebih jauh bisa dicek riwayat sang pelaku mengenai kejiwaannya.

“Andai pelaku diketahui punya gangguan kejiwaan, masih perlu dicek kapan ia menderita gangguan tersebut? Jika gangguan baru muncul setelah ia melakukan aksi kejahatan, maka perbuatan jahatnya sesungguhnya ditampilkan saat ia masih waras. Karena itu, seharusnya tetap ada pertanggungjawaban secara pidana,” katanya.*

Rep: Imam Nawawi
Editor: Muhammad Abdus Syakur

Bagikan:

Berita Terkait

UAS: Prabowo Presiden, Jangan Undang Saya ke Istana, Jangan Beri Jabatan Apapun

UAS: Prabowo Presiden, Jangan Undang Saya ke Istana, Jangan Beri Jabatan Apapun

Aliansi Advokat Muslim: Suu Kyi Layak Diadili Mahkamah Pidana Internasional

Aliansi Advokat Muslim: Suu Kyi Layak Diadili Mahkamah Pidana Internasional

PT Kereta Api Luncurkan Gerbong Khusus Wanita

PT Kereta Api Luncurkan Gerbong Khusus Wanita

Qurban untuk Wilayah Terpencil di Situbondo

Qurban untuk Wilayah Terpencil di Situbondo

Hujan Deras, PP Hidayatullah Aceh Terendam Banjir

Hujan Deras, PP Hidayatullah Aceh Terendam Banjir

Baca Juga

Berita Lainnya